Samarinda, reviewsatu.com – Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM melalui e-katalog diapresiasi anggota Komisi II DPRD Kaltim, Encik Wardani
“Pentingnya e-katalog sebagai salah satu cara belanja pemerintah yang wajib digunakan oleh pelaku UMKM,” kata Encik dalam rapat dengar pendapat dengan Disperindagkop Kaltim di Samarinda, Jumat.
Menurutnya, e-katalog bisa memudahkan pelaku UMKM untuk menawarkan produk atau jasa mereka kepada pemerintah maupun swasta.
“Dari koordinasi dinas terkait, beberapa UMKM juga dilatih. Saya menilainya ini masih belum maksimal dan banyak pelaku UMKM belum bisa melakukan ini secara teknis,” tuturnya.
Menurutnya, perihal itu jadi tantangan Kaltim bagaimana e-katalog menjadi trending. Karena ini memudahkan, bahkan dalam e-katalog mencari jasa cleaning service pun juga ada.
“Orang mau cari barang apa juga ada. Tinggal klik pakai jari sudah bisa bertransaksi dan ini perlu dimasifkan lagi kepada UMKM,” tuturnya.
Encik berharap, Disperindagkop Kaltim bisa terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar bisa mengikuti perkembangan teknologi dan pasar. Ia juga mengingatkan, bahwa peningkatan UMKM harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Upaya mereka baik guna mengurangi angka pengangguran karena berkait dengan bertumbuhnya UMKM di Kaltim,” kata Encik.
Ia mengemukakan bahwa UMKM merupakan salah satu penyangga ekonomi di daerah sehingga upaya peningkatannya menjadi program strategis dan unggulan.
Encik melanjutkan, pihaknya mendukung program Disperindagkop Kaltim agar bisa berkelanjutan dan masif, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM.
“Namun jangan juga masif namun tak terkontrol. Kadang pemerintah membuat program menyalurkan bantuan ke UMKM, kemudian ditinggal dan tidak ada pengawasan hasilnya seperti apa, sehingga itu yang membuat program tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam pembahasan bersama Disperindagkop Kaltim, ia menemukan ada UMKM sudah maju ekonominya, akan tetapi masih diberikan bantuan. Inilah yang menjadi catatan penting mengenai petunjuk teknis penyaluran itu.
Terus dikatakannya, pendamping UMKM perlu dievaluasi jangan sampai yang diberikan mereka yang ternyata sudah pernah mendapatkan sebelumnya. Perlu ada evaluasi dan dirotasikan kepada UMKM lainnya.
“Harus didampingi paling enggak berapa persen. Tapi itu bisanya bertahap. Dalam pembelajaran peningkatan kapasitas, belum bisa langsung jadi, tapi tentunya program masih harus digaungkan,” demikian Encik. (advdprdkaltim/arf/boy)
