Kutim, reviewsatu.com – Pemkab Kutim terus menggalang sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur dasar.
Langkah ini mengemuka dalam audiensi jajaran Pemerintah Desa Sekerat bersama Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, di Ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim, Senin (16/11/2026).
Audiensi tersebut digelar menyusul desakan kebutuhan penanganan infrastruktur jalan yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa Sekerat, Sunan Dhika. Sejumlah ruas jalan vital di wilayah Sekerat dilaporkan membutuhkan perhatian serius, meliputi jalur poros Blok Beruang, Sekerat Atas, Semberuang, Sekerat Bawah, hingga Simpang Itaka.
“Ruas-ruas jalan ini memegang peranan krusial sebagai urat nadi mobilitas warga, penunjang aktivitas perekonomian lokal, sekaligus jalur penunjang operasional bagi korporasi yang beroperasi di kawasan tersebut,” sebut Sunan Dhika.
Ditambahkan Sunan Dhika, tingginya intensitas lalu lintas kendaraan berat milik perusahaan yang melintasi jalur-jalur itu menjadi salah satu pemicu utama cepat rusaknya badan jalan.
“Kondisi ini mendasari harapan pemerintah desa dan kecamatan agar pihak swasta dapat lebih proaktif mengambil porsi tanggung jawab dalam pemeliharaan maupun peningkatan kualitas jalan, sehingga beban pembiayaan tidak sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah setempat, seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Kobexindo Semen, didorong untuk memberikan kontribusi nyata terhadap perawatan jalur yang kerap mereka manfaatkan sehari-hari.
Bentuk penanganan yang diharapkan oleh warga dan pemerintah daerah tidak sekadar tambal sulam atau pemeliharaan rutin. Lebih dari itu, peningkatan konstruksi jalan melalui pengaspalan maupun betonisasi pada titik-titik krusial sangat dibutuhkan agar infrastruktur memiliki ketahanan jangka panjang.
Melalui forum audiensi ini, Pemkab Kutim menekankan pentingnya merumuskan kejelasan pembagian porsi tanggung jawab antara pemerintah dan korporasi. Hal ini mencakup pemetaan ruas jalan, penentuan skala prioritas penanganan, pembagian tugas teknis, hingga skema dukungan pendanaan agar pembangunan berjalan efektif dan tidak parsial.(Dw/Fan)











