Catatan oleh Baharunsyah*
reviewsatu.com – PERJALANAN kami berlanjut meninggalkan Kampung Sebelang di Muara Pahu. Tujuan kali ini menuju dua kampung berbeda di kecamatan Bentian. Kampung Sambung dan Randa Empas. Jaraknya memakan waktu kira-kira 7 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan, kepungan kabut asap menemani perjalanan. Pemandangan kekeringan ada di mana-mana. Beberapa anak sungai juga terlihat mengering.
Perjalanan kami terhenti sejenak di Desa Teluk Bayan. Ada koperasi desa (Kopdes) merah putih yang sedang dibangun. Lokasinya menurut kami para penumpang di dalam mobil, cukup jauh dari ‘peradaban’. Bangunannya terletak di lahan kosong. Kanan kiri cuma ada bekas lahan yang dibabat untuk pertanian masyarakat lokal. Tak ada permukiman warga di kanan kiri.
Saya jadi teringat saat berbicara dengan beberapa warga di Kampung Sebelang. Mereka adalah warga biasa, sebagiannya lagi salah satu pengurus di kampung tersebut, yang namanya tidak mungkin saya sebutkan.
Tanya saya, apakah mereka setuju dibangun kopdes? Mayoritas menjawab: tidak. Kenapa, kata saya? Alasannya sederhana.
Mereka tidak butuh. Mereka tidak mau dana desa dipotong untuk membangun sesuatu yang tidak mereka butuhkan. “Kami di sini butuh alat untuk ngembangkan usaha pertanian kami. Terus sumur pompa untuk mengairi pertanian kami, karena sekarang lagi kekeringan,” kata salah satu warga. Kemudian salah satu pengurus kampung juga nyeletuk. “Warga di sini sebenarnya enggak mau ada kopdes, karena memang enggak butuh. Tapi lahannya ada disiapkan.”
Mayoritas mata pencaharian warga di kampung itu memang bertani, pekebun dan peternak keramba ikan. Ada hasil kebun terong, semangka, belewah, timun suri, labu sampai gambas. Sebagian ada juga yang bekerja di beberapa perusahaan kelapa sawit. Perputaran uang dan ekonomi memang lebih banyak di kampung-kampung sekitar. Jarang ada hasil kebun atau pertanian lokal yang dijual ke luar kecamatan. Warga di Kampung Sebelang tempat saya tinggal, lebih banyak membeli hasil kebun langsung ke pemilik. Termasuk ikan dan sebagainya. Itu problemnya. Hasil pertanian jarang ada yang diekspor keluar kampung atau kecamatan.
Terus untuk bahan pokok utama seperti beras, minyak dan lain sebagainya? Tentu mereka mendapatkannya dari beberapa toko sembako. Harganya mungkin sedikit mahal, karena dihitung berdasarkan jarak. Penjual tentu butuh margin keuntungan. Harga pertalite saja tembus Rp 14 ribu satu liter. Tapi perputaran ekonomi tetap berjalan. Problem lain di sini adalah terbatasnya akses informasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan usaha, bantuan permodalan, sampai usaha pembibitan. Mereka cuma butuh diberi ‘pintu’ untuk bisa berkembang sendiri. Karena edukasi warga di sini tentang bagaimana mendapatkan informasi itu masih sangat sedikit. Mereka ingin mendapat akses langsung ke pemerintah. Menyampaikan apa kebutuhan mereka, lalu diberikan pembinaan yang berkelanjutan. Mereka mau usaha mereka berkembang. Hasil jualan bisa dinikmati sampai ke luar, tidak berputar di situ-situ saja. Simpel sebenarnya.
Lalu di sini kembali ke pertanyaan: apakah kopdes dibutuhkan? Apakah kopdes bisa menjawab semua keluhan warga di Kampung Sebelang, dan mungkin kampung-kampung lain di sekitarnya? Apakah kopdes bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan utama mereka? Saya tidak tahu apakah proyek ini bisa menjadi dewa penyelamat ekonomi masyarakat kampung di sana.
Karena sekali lagi, dari yang saya amati setelah beberapa hari menetap dan bercengkrama dengan warga di sana, mereka cuma ingin didengar dan dicarikan solusi bersama-sama untuk menjawab permasalahan mereka. Bukan dipaksa untuk mendengarkan apa maunya presiden. Eh, penguasa maksud saya. (bersambung)
