KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono, membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025, Jumat (14/3/2025).
Forum ini dihadiri oleh perwakilan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, jajaran Kepala Bapenda Kukar, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta undangan lainnya.
Forum ini bertujuan merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terpadu guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Sunggono menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang didorong adalah evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai kurang efektif, seperti Perda rumah walet.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama dalam meningkatkan PAD,” tegasnya, Jumat 14 Maret 2025.
Selain itu, Sunggono juga mengajak optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar kontribusinya terhadap PAD semakin besar. Menurutnya, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dimaksimalkan guna mengurangi ketergantungan Kukar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan migas yang sifatnya tidak berkelanjutan.
Forum ini memiliki sejumlah tujuan utama, di antaranya, menyelaraskan program antar perangkat daerah guna menghindari tumpang tindih kebijakan. Lalu, menjaring aspirasi serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.
Menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas anggaran dengan mencegah duplikasi penggunaan dana. Serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Forum ini juga bertujuan mempererat kolaborasi antar-OPD agar memiliki visi dan misi yang selaras dalam pembangunan daerah,” jelas Sunggono.
Dalam forum ini, unsur OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat diharapkan memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap rancangan awal rencana kerja perangkat daerah.
Dari pertemuan ini, diharapkan lahir dokumen kesepakatan forum, berita acara, serta rekomendasi dari diskusi yang telah dilakukan. Rencana aksi tindak lanjut juga menjadi bagian penting agar hasil forum dapat diimplementasikan dengan baik.
“Dari kegiatan ini saya berpesan agar setiap perangkat daerah memperkuat sinergi dan komitmen dalam menjalankan program yang telah disepakati. Tingkatkan koordinasi untuk pelaksanaan program lintas sektor. Segera lakukan percepatan implementasi dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” pungkasnya. (adv/R1)
