oleh: Baharunsyah*
Saya lagi ngopi sore dengan teman saya. Angkatan di kampus sekitar tahun 2007an. Kami bernostalgia. Mengenang masa-masa indah perkuliahan. Sampai akhirnya entah apa yang jadi pemicu, topik membahas tentang program Gratispol.
Topik itu, gratispol, memang lagi ramai dibahas. Progam stimulus beasiswa ini disebut-sebut punya banyak persoalan. Yang terakhir, terkait persoalan lambannya respons call center pihak admin gratispol. Tapi, kalau boleh jujur, itu hanya masalah sepele. Kenapa saya berani bilang begitu?
Saya mau ajak mundur dulu ke tahun 2007-2008, waktu saya masih berkuliah S1 di kampus Unmul. Saat itu, progam beasiswa gratis sudah lebih dulu ada. Namanya BKT. Beasiswa Kaltim Tuntas. Yang dicanangkan mantan gubernur Kaltim alm Awang Faroek Ishak. Program BKT pada waktu itu booming sekali. Bahkan sampai masuk rekor MURI sebagai program pendidikan yang berikan kemudahan pembayaran pendidikan, untuk ratusan ribu orang. Mulai dari SMA, sampai kuliah S3.
Saya termasuk penerima manfaat beasiswa. Termasuk kawan saya tadi itu juga. Kita kasih saja dia inisial Robert. Kawan saya di kampus FISIP Unmul, program studi hubungan internasional (HI).
Dia bilang begini ke saya, “Bro, yang dihadapi soal Gratispol sekarang ini, semuanya receh.” Saya tanya dong, kenapa dia beranggapan begitu. Dia jawab, “Persoalan di BKT itu justru jauh lebih kompleks. Banyak celah kesalahan di situ,” kata si Robert.
Oke, akhirnya dia paparkanlah satu persatu. Dimulai dari sistem penerimaan atau pendaftaran. Di awal-awal dicetuskannya BKT, sistemnya semua manual. Berkas diisi pakai tangan, printing, baru dikasih ke panitia seleksi. Panitia seleksinya saat itu dibawah komando Dewan Pendidikan. Jadi, berkas-berkas beasiswa di antar ke sana.
Tapi, ini yang mengejutkan. Ternyata, karena sistemnya saat itu masih manual, ada saja celah untuk mencari untung. Si Robert ini, ternyata ditawari oleh ‘broker’. Penghubung. Yang menawarkan dia beasiswa melalui jalur kilat. Tapi semua persyaratan tetap harus diikuti. “Namanya broker, pasti mereka minta fee. Tapi, kapan lagi kita bisa dapat jalur kaya begitu.”
Si broker ini, kata si Robert, ternyata adalah senior kampus juga. Dia punya link khusus ke orang-orang dalam. Atau oknum lah kita sebutnya. Yang bisa membantu meloloskan. Tapi lagi-lagi, enggak gratis. Makanya di perjanjian awal, kalau beasiswa sudah cair, si broker harus dikasih fee. Alasannya sebagai pelicin dan uang terima kasih untuk oknum-oknum di dalam. Satu yang saya lupa kasih tahu. Dana beasiswa tersebut langsung di transfer ke masing-masing rekening mahasiswa dan wajib pakai bank daerah.
Kisah si Robert belum selesai. Setiap tahun dia pasti dapat beasiswa. Jadi, peruntukkan beasiswa pada masa itu banyak. Ada yang untuk mahasiswa kurang mampu dan yang berprestasi. Si Robert ini memenuhi syarat keduanya. Enggak mampu dan berprestasi.
Di semester pertama dia mengajukan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu. Modalnya cuma surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin, yang didapatnya dari RT dan kelurahan. Yang penting saat minta surat, tampilan harus benar-benar terlihat seperti oang susah katanya. Di semester selanjutnya, dia ajukan beasiswa prestasi. Karena IPK dia saat itu cukup bagus, nyentuh angka 3 koma. Double. Dua kali dapat dalam setahun.
Tapi, di sini kocaknya. Uang itu tidak dia pakai untuk bayar kuliah. Tapi ditabung untuk keperluan nikah. Bahkan beli blackberry. Masa itu Blackberry memang lagi naik daun. “Ya ngapain aku bayar pake kuliah, kan aku sambil kerja. Pake itu aja bayar SPP kampus. Kalau kurang ya tinggal minta orang tua.”
Kembali lagi ke Gratispol, Robert bilang program ini justru bagus. Disclaimer, Robert ini tidak terafiliasi dengan pihak manapun. Yang saya tahu. Alasannya karena sulit menemukan celah pelanggaran pidana. Karena uang langsung ditransfer ke kampus, bukan ke rekening si penerima. Lalu, agak sulit untuk lakukan ‘titip menitip’ seperti masa dia dulu. Karena semua sudah tersistem. Tidak manual seperti dulu.
Ah, satu lagi, dia kembali mengingatkan saya dengan satu kasus dari program beasiswa sebelumnya. Kejadiannya sekitar tahun 2013. Saya sudah jadi jurnalis waktu itu. Lagi-lagi di masa itu ramai dengan adanya aksi ‘titipan’. Kala itu, beberapa penerima BKT, justru ada yang dari kalangan anak pejabat.
Lucunya lagi, ada nama salah satu istri wali kota di Kaltim, yang ikut menerima beasiswa S3. Tidak etisnya kriteria penerima ini dikritik keras sama Pokja 30. Ombudsman Kaltim pun sampai turun tangan untuk investigasi. Jadi bisa dibayangkan betapa hancurnya sistem pemberian beasiswa saat itu.
Sekarang periode berganti. Program pun berubah. Meski tujuannya tetap sama. Memberikan bantuan pendidikan untuk rakyat Kaltim, yang berhak menerima. Gratispol memang masih baru. Tapi, kata si Robert, sistem yang sekarang jauh lebih bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya. Yah, meski memang ada beberapa kritikan, tapi kata dia, “Itu masih receh”.
Saya menyeruput kopi terakhir. Dia juga. Kami akhirnya berpisah melanjutkan hidup masing-masing. Cuma, kata-kata Robert, masih terngiang-ngiang di kepala saya. Masa iya sih, Gratispol sekarang jauh lebih baik? Kalau menurut anda gimana?
*Jurnalis di Kaltim
