Samarinda, reviewsatu.com – Kisruh dugaan BBM milik Pertamina yang disoal publik lantaran kendaraan mereka sering mogok, dipaparkan kembali saat rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan di ruang rapat DPRD Kaltim, Rabu (9/4/2025) sore.
Ruang rapat DPRD Kalimantan Timur berubah tegang pada Rabu (9/4/2025) sore. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dimulai pukul 14.00 WITA itu tidak sekadar menjadi forum birokratik biasa.
Di dalamnya, tersimpan ledakan keresahan masyarakat, terutama dari para pengemudi ojek daring, yang mengaku dirugikan akibat dugaan kuat beredarnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax oplosan di wilayah Samarinda.
“Kalau Tidak Diganti, Kami Rugi Tiga Kali” pernyataan salah satu suara paling lantang datang dari Ivan Jaya, pengemudi ojek daring sekaligus perwakilan dari komunitas Bubuhan Driver Gojek Samarinda.
Ia tak hanya membawa keluhan, tetapi juga suara kolektif dari ratusan rekan seprofesi yang telah menjadi korban.
“Kami ini bukan orang kaya, pak. Hidup dari motor. Isi bensin Rp 50 ribu sehari, tapi dapetnya kualitas jelek. Motor rusak, harus diperbaiki. Rugi dua kali. Kalau sekarang datang ke sini dan tidak ada solusi, berarti kami rugi tiga kali,” ujarnya penuh emosi.
Ivan Jaya membawa data konkrit dari komunitasnya. Tercatat, sebanyak 657 kendaraan diduga mengalami kerusakan akibat penggunaan BBM Pertamax yang kualitasnya tidak sesuai.
Dari jumlah itu, 519 kendaraan telah diperbaiki secara mandiri, sementara sisanya belum tertangani karena kendala ekonomi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa komunitas mereka memiliki semacam buku catatan internal, WHB-2, yang digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi SPBU yang dicurigai menjual BBM bermasalah.
“Hari ini mogok di Kebaktian, besok di Slamet Riyadi, lusa di tempat lain. Semuanya kena. Ini bukan asumsi. Kami ada datanya. Kalau perlu dibuktikan, saya siap hadirkan satu-satu yang jadi korban,” ucap Ivan, sapaan akrabnya.
Kendati demikian, baginya proses pelaporan melalui hotline resmi Pertamina, 135, juga sangat menyulitkan.
“Kami ini bukan sekadar ngadu. Kami mau kejelasan. Kalau laporan itu berujung pada ganti rugi, kami akan lapor. Tapi kalau cuma disuruh nunggu, ya itu sama aja bohong,” tekannya dihadapan jajaran Pertamina sembari memegang botol bensin yang usai dikuras dari motor rusaknya sebagai bukti.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyambut serius seluruh keluhan yang disampaikan. Dengan nada tinggi, ia mengecam ketidaksiapan perwakilan Pertamina yang hadir dalam RDP, yang menurutnya tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Ini persoalan serius. Masyarakat mengalami kerugian nyata. Motor mereka rusak, ekonomi mereka terganggu, dan yang hadir di sini dari Pertamina tidak bisa memberi keputusan apapun. Saya sangat menyayangkan,” tegas Sabaruddin.
Ia menyebut bahwa persoalan ini menyentuh langsung kepercayaan publik terhadap distribusi energi nasional. Jika dibiarkan, bukan hanya urusan teknis kendaraan, tapi reputasi lembaga negara yang menjadi taruhannya.
“Jangan hanya berpikir meredam keresahan masyarakat. Pertamina harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusinya. Ini alarm keras. Distribusi BBM kita di daerah masih lemah pengawasan,” lanjutnya.
Pihaknya bersitegas menuntut agar Pertamina tidak hanya berhenti pada solusi jangka pendek seperti pemeriksaan kendaraan.
“Harus ada pertanggungjawaban jelas. Kalau masyarakat sudah dirugikan, harus ada bentuk ganti rugi yang nyata. Bukan sekadar himbauan untuk melapor ke hotline,” tegas Sabaruddin.
Ia juga meminta Pertamina membuka semua jalur koordinasi, termasuk dengan DPRD, untuk memastikan pengawasan berjalan lebih transparan.
“Kalau terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian, harus ada tindakan hukum. Ini bukan main-main,” sambungnya.
Sumber: nomorsatukaltim
