KUTIM, REVIEWSATU – Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur, alokasi belanja operasi mencapai Rp 5,136 triliun.
Hal ini mendapat masukan dari perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur Syaiful Bakhri. “Jika dilihat dari rincian penggunaan belanja daerah, belanja terbesar masih pada belanja operasi yaitu senilai Rp 5,603 triliun,” ujarnya, dalam rapat paripurna, Jumat (22/11/2024).
Syaiful juga menjelaskan bahwa belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek. “Kami berharap agar belanja operasi ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. “Ke depan, kami berharap belanja operasi dapat berimbang dengan belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,” tambahnya.
Angggota komisi C itu mengaku berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih bijak dalam mengelola anggaran. “Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Kami ingin melihat belanja daerah tidak hanya fokus pada kegiatan rutin, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan program-program yang berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan belanja daerah. “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran mereka digunakan, dan kami akan terus mengawasi agar pengelolaan anggaran ini berjalan dengan baik,” tuturnya.
Fraksi Keadilan Sejahtera berharap agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih strategis dalam penggunaan belanja daerah. “Kami ingin melihat program-program yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang,” pungkasnya. (adv/one)
