KUTIM, REVIEWSATU – Target belanja modal infrastruktur sebesar Rp 4,321 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dinilai sudah sesuai dengan ketentuan berlaku.
Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur memberikan apresiasi. “Kami melihat bahwa target belanja modal ini, yang tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa, sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD,” ungkap Hj Hasna, perwakilan Fraksi Golkar saat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, Jumat (22/11/2024).
Hasna menambahkan bahwa pemenuhan infrastruktur dasar dalam APBD 2025 sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. “Kami memberikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Fraksi Golkar juga menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran belanja modal infrastruktur. “Kami berharap agar setiap proyek yang dibiayai dengan anggaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan infrastruktur yang memadai, kita dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Hasna juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencapai target belanja modal ini. “Kami berharap semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur,” harapnya.
Dirinya menambahkan agar kiranya catatan dan masukan yang mereka sampaikan dapat menjadi referensi dalam pembahasan Rancangan APBD.
“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” katanya.
Ia mengaku akan terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai. “Kami yakin, dengan alokasi yang tepat, kita dapat menciptakan infrastruktur yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/one)
