Penanganan Masalah Sampah Ibu Kota Dinilai Lamban

Shamri Saputra. (Salasmita)

Samarinda, reviewsatu.com – Soroti sampah yang meluap hingga Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ajukan penambahan armada sampah.

Ia menilai penanganan masalah ini oleh Dinas Lingkungan Hidup masih lambat dan belum optimal ditangani.

“Saya sering melihat sampah yang bertumpuk di TPS, padahal sudah melewati waktu pembuangan sampah seperti yang ditentukan (DLH) Samarinda yakni dari pukul 18.00-06.00 WITA,” ujar Samri.

Ia mengkhawatirkan sampah yang bertumpuk tersebut akan menganggu citra Samarinda yang telah mendapatkan penghargaan Adipura.

“Samarinda baru-baru ini kan, mendapatkan piagam penghargaan. Jangan sampai hal-hal seperti ini bisa menurunkan penilaian yang sudah diterima. Harusnya ini terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Baca Juga  Raperda Pengolahan Limbah B3 Tunggu Kajian Dua OPD

Politikus PKS tersebut juga menjelaskan permasalahan ini masih dialami oleh semua kecamatan di Samarinda. Dengan demikian, Samri menegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang menangani persoalan ini, agar bisa lebih maksimal dalam mendukung program Wali Kota Samarinda untuk meningkatkan kualitas kebersihan kota.

“Permasalahan ini memang menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya. Kami di dewan sebenarnya sering memanggil pihak DLH terkait dengan keterlambatan pengambilan sampah. Tapi mereka hanya memberikan alasan klasik,” tegasnya lagi.

Menyikapi hal itu, ia mengatakan Komisi III DPRD Samarinda meminta DLH untuk mengajukan penambahan armada.
Hal itu diusulkan melihat alasan yang kerap disampaikan DLH yaitu terbatasnya jumlah kendaraan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), bukan ke agenda yang bersifat seremonial belaka.

Baca Juga  Kopka Azmiadi Dapat Pin Penghormatan Dari Menhan

“Karena keluhan mereka seperti itu, berarti nanti anggarannya harus fokus ke pengadaan armada dan SDM (Sumber Daya Manusia. Agenda yang sifatnya seremonial itu dikurangi saja, seperti seminar atau rapat yang tidak urgent. Ini penting sehingga persoalan ini bisa segera diatasi,” Samri menutup. (sal/boy)