Disnaker Minta Renovasi Gedung Untuk fasilitasi Penyandang Disabilitas

Kadisnaker Samarinda Wahyono. (Salasmita)

Samarinda, reviewsatu.com – Dinas tenaga kerja (Disnaker) Samarinda ajukan anggaran renovasi gedung pada APBD perubahan 2023. Renovasi itu untuk penuhi sarana dan prasarana penyandang disabilitas.

Pengajuan penambahan anggaran ini disampaikan oleh Kepala Disnaker Samarinda Wahyono Hadiputro saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Samarinda, Kamis (20/7/2023).

“Tadi dibahas bagaimana kami ingin memenuhi sarana dan prasarana bagi mereka dalam pengajuan perubahan, kalau diterima ya kami bersyukur,” ujar Wahyono usai keluar dari ruang rapat.

Adapun Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang direncanakan untuk diadakan adalah  toilet khusus, selasar, kursi roda, tongkat, hingga unit pelayanan bagi penyandang disabilitas tersebut.

Menanggapi hal ini, Sri Puji Astuti selaku Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda sepakat. Sudah seharusnya gedung pemerintahan menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Karena sudah ada payung hukum yang lengkap mengatur mengenai hal tersebut.

“Kita punya Peraturan Daerah (Perda) pemenuhan hak disabiliatas, jadi semua gedung seharusnya siap dengan sarana prasarana tersebut,” ujarnya.

Merujuk dari Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selain berupa sarana dan prasarana, Puji juga mengingatkan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk diterima pada saat melamar kerja. Bukan hanya di pemerintahan tapi juga perusahaan. Dengan rincian kuota bagi pemerintahan sebesar 2 persen dari jumlah pegawai, sementara bagi perusahaan swasta sebesar 1 persen.

“Diharapkan bagi pemeritah dan perusahaan membuka lowongan,  kalaupun tidak sesuai kompetensi bisa dilatih,” tambahnya.

Dengan demikian Puji berharap tidak ada diskriminasi bagi penyandang disabilitas di dunia kerja, baik dari segi sarana dan prasarana maupun dalam proses rekrutmen.

“Harapannya ada anggaran lebih banyak untuk teman-teman disabilitas, karena payung hukum sudah lengkap mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Perda,” Puji menutup. (sal/boy)