Samarinda, reviewsatu.com – Tak hanya anggaran besar, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memerlukan dukungan banyak pihak. Pasalnya, tak sedikit pula yang masih menolak rencana pemindahan IKN ini.
Anggota DPD RI dapil Kaltim Aji Mirni Mawarni membeber ada dua kekhawatirannya kalau proyek ini dilanjutkan. Yakni bengkaknya pendanaan karena banyak disedot dari APBN. Lalu kesipaan sumber daya yang masih minim. Kalau anggaran IKN disedot dari APBN katanya tidak bijak juga. Karena kondisi APBN pun tengah defisit. Ujung-ujungnya rakyat dibebankan. “Pajak naik jadi 11 persen, sehingga banyak hal dinaikan,” katanya.
Bahkan sampai saat ini pun pemerintah belum memberikan gambaran penganggaran yang jelas. Sempat digembor adanya investor, tapi justru angkat kaki. Yang terjadi pemerintah kembali mengandalkan APBN. Mirni menyebut di internal DPD pun terpecah. Beberapa sepakat, sebagian tidak. Mereka yang tidak sepakat lantaran proyek IKN pasti akan menggunakan APBN. Akibatnya pembangunan dari Sabang sampai Merauke pun tidak akan merata. Sehingga ia sarankan agar proyek IKN ini dikaji ulang dengan melibatakan seluruh daerah. Pasalnya, kajian tentang IKN hanya melibatkan provinsi Kaltim. “Harusnya kajian di daerah sampai Papua juga. Karena IKN ini bukan milik Kaltim tapi milik seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya. Sejauh ini dukungan terhadap rencana pemindahan ibu kota baru hanya mengalir dari daerah Indonesia Timur. Indonesia bagian barat seperti Jawa dan Sumatera malah sebaliknya.
Sehingga hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah mengkaji ulang UU IKN agar lebih matang. Mulai dari sumber pendanaan dan lainnya. Setelah itu pemerintah juga harus meyakinkan daerah lain bahwa pembangunan IKN tidak akan mengganggu pembangungan di daerah mereka. Termasuk tidak menghambat mendapatkan fasilitas infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih.
Tapi dari perspektif ke daerahan, gara-gara ibu kota baru, Kaltim akhinya mendapat perhatian dari kalangan elit. “Momen ini sebenarnya menarik pembangunan besar di Kaltim,” tambahnya. Teriakan para senator pun menjadi lebih didengar dibandingkan sebelumnya. Mirni mengingat sebuah peristiwa saat para senator dari Kaltim menyuarakan otonomosi khusus (ostsus). Bukan dukungan justru peringatan yang didapat.
Karena itu ia pun menyarankan agar para senator dari Kaltim sama-sama satu visi. Yakni mendukung IKN dan proporsi anggaran yang lebih bagi Bumi Etam. Tugas DPD sendiri hanya berteriak mewakili dapil. Untuk eksekusi di bidang legislasi dan tekanan secara politis, diserahkan kepada DPR RI. (red)
