SAMARINDA, reviewsatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis Kalimantan Timur (Kaltim) segera mencapai swasembada beras dalam waktu dekat.
Optimisme tersebut didukung program cetak sawah baru, optimalisasi lahan (oplah), serta dukungan anggaran pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian di daerah.
Hal itu disampaikan Amran saat mendampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam penyerahan bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat di Pasar Segiri Samarinda, Senin, 16 November 2026.
Mentan menyebut, secara statistik wilayah Kalimantan sudah memiliki kemampuan untuk mencapai swasembada beras.
Menurut Amran, pemerintah pusat siap memberikan dukungan tambahan apabila Pemprov Kaltim ingin memperluas lahan pertanian melalui program cetak sawah maupun optimalisasi lahan. Anggaran untuk program tersebut juga masih tersedia.
“Sebenarnya Kaltim sudah cetak sawah baru dan optimalisasi lahan. Kalau Pak Gubernur minta cetak sawah, pasti kita kasih. Oplah juga anggarannya masih ada,” kata Amran.
Dia menilai langkah cepat Gubernur Kaltim dalam mendorong pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan kemandirian pangan.
Dengan peningkatan produksi lokal, kebutuhan beras masyarakat Kaltim diharapkan dapat dipenuhi dari hasil pertanian sendiri.
“Pak Gubernur gerakannya cepat. Kami yakin dalam waktu segera tidak ada pengambilan dari daerah lain, dipenuhi kebutuhannya sendiri,” tegasnya.
Amran menjelaskan, capaian swasembada beras membutuhkan peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Pemerintah pusat karena itu membuka peluang penambahan program cetak sawah dan optimalisasi lahan sesuai kebutuhan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menjelaskan pemerintah telah menyiapkan bantuan pangan bagi 33,2 juta penerima manfaat secara nasional.
Program tersebut dialokasikan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Ia menegaskan, penyaluran bantuan pangan merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Program ini sekaligus menjadi salah satu langkah pemerintah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Bantuan pangan diharapkan dapat meringankan beban rumah tangga, terutama masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan bahan pangan agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh beras.
Selain bantuan pangan, Amran mengingatkan para pelaku usaha di sektor pangan agar tidak memainkan harga di pasaran.
Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap produsen maupun distributor yang terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan masyarakat.
“Tolong pengusaha sektor pangan, jangan permainkan rakyat kecil. Kalau permainkan, kami tindak,” tegas Amran.
Ia menjelaskan, penindakan dan pemberian sanksi maupun denda akan diarahkan kepada pelaku usaha pada level atas, terutama distributor dan produsen.
Kebijakan tersebut tidak ditujukan kepada pedagang kecil yang menjalankan aktivitas jual beli di pasar tradisional.
Pengawasan terhadap rantai distribusi pangan juga terus diperketat melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik penimbunan, permainan harga, maupun tindakan lain yang dapat mengganggu stabilitas pasokan.
Amran mengungkapkan, pemerintah telah menangkap sedikitnya 120 orang yang diduga terlibat dalam praktik mafia pangan di Indonesia. Mereka disebut telah melakukan praktik yang mengacaukan tata niaga beras selama puluhan tahun.
Menurutnya, permainan harga oleh pihak-pihak tertentu berdampak langsung terhadap masyarakat. Kondisi tersebut membuat konsumen harus menanggung kerugian akibat harga pangan yang tidak terkendali.
“Semua mafia pangan kami sikat. Tidak boleh ada kompromi. Ini waktunya kita perbaiki tata kelola pangan kita, karena stok pangan kita banyak,” ungkapnya.
Di sisi lain, Amran meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras nasional.
Saat ini, stok beras pemerintah mencapai 4,5 juta ton dan dinilai cukup kuat untuk menjaga pasokan kebutuhan masyarakat.
Besarnya persediaan beras tersebut bahkan membuat kapasitas gudang Perum Bulog tidak lagi mencukupi. Pemerintah harus menyewa gudang tambahan untuk menampung stok beras yang tersedia.
“Stok kita sekarang 4,5 juta ton, bahkan gudang Bulog tidak muat,” beber Amran.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi gambaran bahwa ketersediaan beras nasional berada dalam posisi yang kuat.
Pemerintah juga terus melakukan pengawasan agar stok yang tersedia dapat dikelola dengan baik dan disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Amran berharap penguatan produksi dalam negeri berjalan beriringan dengan pembenahan tata niaga pangan.
Dengan demikian, ketersediaan beras dapat terjaga, harga tetap terkendali, dan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar. (*/ari)










