Apindo memprediksi kondisi ekonomi nasional 2026 datar-datar saja dan cenderung melambat. Namun, BI melihat ada potensi tumbuh di Kalimantan Timur (Kaltim), jika realisasi belanja Pemerintah Daerah cepat terealisasi.
reviewsatu.com – ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 berada di kisaran 5 hingga 5,6 persen.
Proyeksi tersebut menunjukkan laju ekonomi yang cenderung melambat, dibandingkan target pertumbuhan yang lebih tinggi. Meski dinilai masih berada dalam kondisi relatif resilien.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Kaltim, Abriantinus, mengatakan pelaku usaha perlu bersikap lebih hati-hati di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
“Meski belum melaju kencang, ekonomi 2026 masih memiliki peluang untuk tumbuh secara moderat, terutama jika didukung oleh perbaikan kebijakan pemerintah,” ujar Abriantinus saat diwawancarai via seluler, Kamis 15 Januari 2026.
Menurut Apindo, tertahannya mesin pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sejumlah faktor eksternal dan domestik.
Di antaranya perlambatan ekonomi global, penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, koreksi harga komoditas energi, serta ruang fiskal yang semakin terbatas sehingga membatasi stimulus konsumsi rumah tangga.
“Situasi ini membuat pertumbuhan ekonomi cenderung datar, namun kami tetap optimistis secara moderat,” jelasnya.
Meski demikian, Apindo melihat masih terdapat faktor pendukung yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2026.
Salah satunya adalah dampak penurunan suku bunga pada 2025, yang diperkirakan baru akan terasa penuh pada tahun berikutnya, terutama dalam mendorong investasi.
Selain itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter, stabilitas sektor keuangan, serta perbaikan iklim investasi dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pergerakan sektor riil.
Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan berperan sebagai katalis, bagi keterlibatan sektor swasta melalui alokasi belanja yang lebih produktif.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Apindo menilai langkah pemerintah memangkas belanja APBN hingga Rp 256,1 triliun pada 2025 justru berpotensi memberi dampak positif bagi dunia usaha.
“Jika diarahkan dengan tepat ke sektor infrastruktur, investasi, dan ekonomi digital, efisiensi anggaran dapat meningkatkan kepercayaan investor,” ujarnya.
Meski di sisi lain ruang fiskal yang menyempit berpotensi mengurangi stimulus jangka pendek, Apindo menilai kebijakan efisiensi tetap penting.
Demi menghindari pemborosan anggaran, mendorong transparansi melalui digitalisasi, serta menciptakan stabilitas fiskal yang berkelanjutan.
“Stabilitas fiskal yang terjaga akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan dunia usaha ke depan,” pungkasnya.
POTENSI TUMBUH DI KALTIM
Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksikan perekonomian Kalimantan Timur tetap tumbuh pada 2026 di tengah tekanan global dan tantangan struktural daerah.
Pertumbuhan ekonomi Kaltim diperkirakan berada di kisaran 4,50 hingga 5,30 persen, didorong peningkatan kapasitas industri minyak dan gas, keberlanjutan proyek strategis, serta aktivitas investasi daerah.
Namun, Bank Indonesia menegaskan bahwa prospek tersebut sangat bergantung pada kekuatan sinergi kebijakan dan efektivitas pengelolaan ekonomi daerah.
Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Bayuadi Hardiyanto menyampaikan, bahwa stabilitas ekonomi daerah hanya dapat dijaga jika kolaborasi lintas sektor berjalan konsisten.
“Ke depan kinerja ekonomi Kalimantan Timur diperkirakan tetap tumbuh positif, dengan inflasi yang terkendali dalam sasaran nasional,” kata Bayuadi.
BI juga memproyeksikan inflasi Kaltim pada 2026 berada dalam rentang target nasional 2,5±1 persen (year-on-year).
Meski demikian, terdapat sejumlah risiko yang berpotensi menahan laju pertumbuhan. Permintaan batu bara global diprakirakan masih tertahan seiring percepatan transisi menuju energi terbarukan.
Sementara itu, gejolak iklim dinilai berisiko menekan produktivitas sektor pertanian. Dari sisi harga, tren kenaikan emas dan minyak dunia turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi.
“Risiko global dan iklim tetap ada, namun stabilitas ekonomi daerah masih dapat dijaga melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi dan kebijakan daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi, pada Rabu, 14 Januari 2026.
Dalam konteks daerah, Bank Indonesia menekankan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Adapun, percepatan pelaksanaan program dan proyek pembangunan, terutama di awal tahun anggaran, dinilai krusial agar perputaran ekonomi daerah tidak tertahan.
Sejalan dengan itu, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ujang Rachmad menilai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah ke depan sangat ditentukan oleh konsistensi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, sektor swasta, dan akademisi dalam merespons tantangan ekonomi yang ada. (*)
