PKB Kaltim menyatakan sikap tak akan mendukung lagi pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji dalam kontestasi Pilkada 2029. Selain ingin mengusung kader sendiri, mereka menilai kepemimpinan pasangan itu tidak membuka ruang dialog dan sulit menerima masukan.
KENDATI masih sekitar 3 tahun lebih menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim sudah memanaskan suhu politik di Bumi Etam.
Pernyataan Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, bahwa partai yang dipimpinnya tidak akan kembali mengusung Rudy Mas’ud-Seno Aji pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang, dapat mengubah peta kekuatan politik. Kendati seiring waktu bisa saja berubah.
Namun, pernyataan PKB Kaltim ini tidak bisa dianggap sepele. Mengingat dalam dua periode belakangan ini, performa PKB Kaltim terus menanjak. Bahkan, saat ini (Pilakada 2024-2029) jumlah kursi di DPRD Kaltim sebanyak 6 kursi dari sebelumnya yang hanya 4 kursi.
Raihan 6 kursi itu sudah cukup menempatkan kadernya di kursi unsur pimpinan legislatif. Bersama Golkar, PAN dan PDI-P.
“Kami sudah mutlak. Pilgub yang akan datang PKB tidak akan pilih lagi Rudi Seno. Cukup satu periode saja kami usung,” ungkap Syafruddin saat buka bersama Insan Jurnalis, Senin lalu, 2 Maret 2026.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, sebagai sikap politik resmi partai setelah melakukan evaluasi satu tahun pemerintahan berjalan.
Tidak hanya itu, kata Syafruddin, pada Pilkada 2029 yang akan datang, PKB Kaltim menargetkan 11 kursi di DPRD Kaltim.
“Target 2029 lebih besar lagi. Karena kami mau mengusung sendiri di Pilgub mendatang, kursi harus ditambah. Kami ingin menambah kursi menjadi 11,” tegas Syafruddin.
Ia mengingatkan bahwa pada Pilgub sebelumnya, PKB termasuk partai yang paling awal menyatakan dukungan. Karena itu, menurutnya, wajar jika kini partainya juga secara terbuka menyatakan sikap berbeda untuk periode berikutnya.
“Dulu kami paling awal mendukung. Sekarang kami juga paling awal menyatakan untuk periode kedua tidak akan mengusung lagi,” jelasnya.
Menurut Syafruddin, keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi politik jangka panjang PKB di Kaltim. Partai, katanya, telah menyiapkan kader internal untuk maju sebagai calon gubernur pada 2029.
“Siapa orangnya? Rahasia,” celetuk Udin, sapaan akrabnya.
Yang jelas katanya, figur tersebut punya banyak pengalaman politik, termasuk di eksekutif.
Meski belum bersedia mengungkapkan nama figur yang dimaksud, Syafruddin memastikan kader tersebut memiliki kapasitas kepemimpinan. juga kepekaan sosial terhadap persoalan masyarakat. Berbeda dengan kepemimpinan saat ini yang menurutnya minim ruang diskusi.
“Saat ini kita tidak bisa memberi masukan, ruang diskusi saja tidak ada. Kita hanya mengantarkannya menjadi gubernur,” imbuhnya.
Ia menilai, dengan mengusung kader sendiri, PKB akan memiliki ruang komunikasi dan dialog yang lebih kuat dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan.
“Kalau kader sendiri, kami punya ruang diskusi, ruang dialog. Kami bisa memberi masukan agar kebijakannya benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Selain menyiapkan figur calon gubernur di tingkat provinsi, PKB juga mulai memasang target ambisius untuk kontestasi Pilkada Wali Kota/Bupati di tingkat kabupaten/kota dalam Pilkada 2029.
Meski memastikan tidak lagi mengusung Rudi Seno di periode kedua, namun PKB tidak otomatis menjadi oposisi pemerintah saat ini. Sikap partai, kata dia, tetap proporsional terhadap kebijakan yang dijalankan.
“Kalau kebijakannya pro rakyat, kami terdepan mendukung. Tapi kalau tidak berpihak kepada masyarakat, kami terdepan melawan dan mengkritik,” ujarnya.
Ia menyebut prinsip tersebut sebagai bentuk konsistensi politik PKB dalam menjaga keberpihakan kepada masyarakat.
Sebagai anggota DPR RI, Syafruddin juga menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan berbagai persoalan Kalimantan Timur di tingkat pusat, terutama isu lingkungan, tambang, dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini soal komitmen. Kalau kebijakan melukai hati rakyat, kami wajib bersuara,” pungkasnya.
Dengan sikap ini, PKB Kaltim memberi sinyal bahwa kontestasi 2029 tidak lagi sekadar soal dukung-mendukung, melainkan tentang perebutan ruang kepemimpinan dan kemandirian politik di Benua Etam.
LUKAI HATI RAKYAT
PKB Kaltim menilai berbagai kebijakan Pemprov Kaltim tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Salah satu yang kembali disorot adalah polemik pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar yang sempat menjadi perhatian publik, bahkan menjadi isu nasional.
Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, menegaskan bahwa partainya tidak berada dalam posisi oposisi, namun akan bersikap tegas terhadap setiap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Menurut Syafruddin, polemik mobil dinas tersebut menjadi contoh bagaimana sebuah kebijakan dapat memicu kegelisahan publik. Persoalan utama bukan terletak pada aspek teknis kendaraan, melainkan pada nilai anggaran yang dianggap terlalu besar.
“Yang dipersoalkan bukan soal 3.000 cc-nya atau aturannya. Tapi kenapa harus sebesar itu? Itu yang melukai hati rakyat,” katanya.
Ia mengakui bahwa secara regulasi pengadaan tersebut kemungkinan tidak menyalahi aturan. Namun, dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat, sensitivitas terhadap penggunaan anggaran dinilai tetap penting.
“Dalam situasi masyarakat yang masih banyak persoalan, angka Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan tentu menimbulkan pertanyaan,” ujarnya.
Syafruddin juga menanggapi kabar mengenai adanya iktikad dari pemerintah untuk mengembalikan kendaraan tersebut, namun menurutnya, langkah itu perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi baru.
Selain isu mobil dinas, Syafruddin juga menekankan pentingnya keterbukaan anggaran dalam berbagai program pemerintah, termasuk rehabilitasi kantor atau belanja lain yang belakangan ramai dibahas di ruang publik.
“Kalau memang sesuai aturan dan kebutuhan, tidak masalah. Yang penting terbuka dan transparan. Rakyat harus tahu apa yang dikerjakan dan untuk apa anggaran itu digunakan,” sebut Syafruddin.
Ia menilai keterbukaan menjadi kunci agar kebijakan tidak mudah dipelintir atau digoreng di media sosial. Menurutnya, banyak polemik muncul karena kurangnya penjelasan sejak awal kepada publik.
“Kalau semua dijelaskan dari awal, detailnya apa, urgensinya apa, saya kira tidak akan jadi bola liar,” imbuhnya.
Ia memastikan partainya akan tetap konsisten mengawal kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Ini bukan soal menyerang pribadi atau partai tertentu. Ini soal keberpihakan. Kalau kebijakan dirasa tidak adil atau melukai hati rakyat, kami wajib bersuara”.
Ia pun mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagaimana anggaran dikelola dan dikomunikasikan. “Kepercayaan rakyat itu mahal. Maka setiap kebijakan harus benar-benar dipertimbangkan dampaknya bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/may/dwa)
