Oleh: Prof Dr Ahmad Sihabudin M.Si (Guru Besar Komunikasi Lintas Budaya FISIP Untirta)
reviewsatu.com – PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) selalu datang dengan khidmat, penuh slogan yang terdengar luhur, dan janji yang terasa akrab, terlalu akrab, bahkan, karena diulang setiap tahun tanpa pernah benar-benar selesai.
Tema tahun 2026, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, terdengar seperti sebuah doa kolektif yang dipanjatkan dengan penuh harap.
Namun seperti banyak doa yang lain, ia kerap berhenti sebagai ucapan, tidak menjelma menjadi kenyataan.
Kita diajak kembali mengingat Ki Hadjar Dewantara, sosok yang menggagas pendidikan sebagai proses memerdekakan manusia.
Pendidikan, dalam visinya, bukan sekadar transfer ilmu, melainkan pembentukan karakter, kebebasan berpikir, dan keberanian menjadi manusia utuh.
Tetapi pertanyaannya sederhana: apakah sistem pendidikan kita hari ini masih berjalan di rel pemikiran itu, atau justru tersesat di antara birokrasi, angka statistik, dan pencitraan kebijakan?
Di satu sisi, negara berbicara tentang “partisipasi semesta.”
Di sisi lain, masih ada anak-anak di pelosok negeri yang harus berjalan berjam-jam melewati hutan, menyeberangi sungai tanpa jembatan, atau bahkan mempertaruhkan nyawa hanya untuk sampai ke sekolah.
Mereka adalah murid-murid yang tidak pernah muncul dalam presentasi PowerPoint pejabat pendidikan, kecuali sebagai latar belakang foto yang menyentuh hati.
Ironisnya, di ruang-ruang rapat berpendingin udara, pendidikan sering dibicarakan dalam bahasa angka: angka partisipasi kasar, angka kelulusan, angka indeks pembangunan manusia.
Angka-angka itu rapi, bersih, dan menenangkan tidak seperti kenyataan yang berlumpur di lapangan.
Jika “pendidikan bermutu untuk semua” benar-benar dimaksudkan serius, maka kata “semua” seharusnya tidak mengenal pengecualian geografis. Namun kenyataannya, “semua” sering kali berarti “mereka yang mudah dijangkau.”
Masalah lain yang tak kalah sunyi adalah nasib guru, terutama guru swasta dan mereka yang mengabdi di pelosok.
Kita memanggil mereka “pahlawan tanpa tanda jasa,” sebuah istilah yang terdengar mulia, tetapi dalam praktiknya kerap menjadi pembenaran untuk tidak memberikan kesejahteraan yang layak.
Gaji yang minim, status yang tidak jelas, dan beban administratif yang menumpuk membuat profesi guru berada dalam posisi paradoks: dituntut profesionalisme tinggi, tetapi tidak diberikan dukungan yang memadai.
Seolah-olah negara berkata, “Mengabdilah dengan sepenuh hati, tetapi jangan terlalu berharap pada sistem.”
Padahal dalam filsafat pendidikan, dari Paulo Freire hingga John Dewey, guru adalah aktor utama dalam proses pembebasan manusia.
Tanpa guru yang sejahtera dan merdeka, mustahil melahirkan murid yang merdeka.
Di ruang kelas, problem lain muncul: relasi antara guru dan siswa yang semakin rapuh. Dalam beberapa kasus, tindakan disiplin yang dimaksudkan sebagai bagian dari pendidikan justru berujung pada laporan hukum.
Guru dituduh melakukan kekerasan, bahkan ketika niatnya adalah mendidik.
Fenomena ini menunjukkan adanya krisis otoritas moral dalam pendidikan. Sekolah bukan lagi ruang dialog yang sehat, melainkan ruang yang penuh kecurigaan.
Guru takut bertindak, siswa merasa selalu benar, dan orang tua sering kali hadir bukan sebagai mitra, tetapi sebagai “pengacara” bagi anaknya.
Apakah ini yang dimaksud dengan “partisipasi semesta”? Ataukah ini sekadar bentuk lain dari kekacauan kolektif yang dibungkus dengan istilah demokratis?
Lebih jauh lagi, di tingkat perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi puncak peradaban intelektual kita justru disuguhi ironi yang lebih getir.
Kasus pelecehan seksual yang melibatkan kampus-kampus ternama menjadi bukti bahwa pendidikan tinggi tidak otomatis melahirkan moralitas tinggi.
Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi ruang yang penuh relasi kuasa yang disalahgunakan.
Dosen, mahasiswa senior, bahkan struktur kelembagaan bisa menjadi bagian dari problem itu sendiri. Di sini, pendidikan kehilangan ruhnya sebagai proses pemanusiaan.
Filsuf seperti Michel Foucault telah lama mengingatkan bahwa pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan.
Ketika kekuasaan tidak diawasi, ia akan cenderung menindas, bahkan di ruang yang mengaku sebagai pusat ilmu pengetahuan.
Belum lagi persoalan klasik yang selalu hadir setiap tahun: penerimaan siswa baru.
Dari zonasi yang problematik, dugaan kecurangan, hingga ketimpangan akses, semuanya menjadi ritual tahunan yang seolah tak pernah selesai. Setiap tahun ada perbaikan, tetapi juga selalu ada celah baru.
Sistem yang seharusnya adil justru sering kali melahirkan ketidakadilan baru.
Orang tua kebingungan, siswa cemas, dan pemerintah sibuk menjelaskan bahwa semuanya masih dalam tahap evaluasi.
Dalam konteks ini, tema “Menguatkan Partisipasi Semesta” terdengar seperti sebuah ironi.
Partisipasi siapa yang sedang diperkuat? Apakah masyarakat benar-benar dilibatkan secara bermakna, atau hanya dijadikan pelengkap dalam narasi kebijakan?
Partisipasi sejati bukan sekadar kehadiran, tetapi keterlibatan yang setara. Ia mensyaratkan distribusi kekuasaan, bukan sekadar distribusi tanggung jawab.
Tanpa itu, partisipasi hanya menjadi kata lain dari “ikut serta tanpa daya.”
Hakikat pendidikan, jika kita kembali pada akar filosofisnya, adalah proses memanusiakan manusia.
Ia bukan sekadar soal kurikulum, gedung sekolah, atau teknologi digital.
Ia adalah tentang relasi: antara guru dan murid, antara negara dan warga, antara pengetahuan dan kehidupan.
Pendidikan yang sejati tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk nurani. Ia tidak hanya menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga warga negara yang kritis dan beretika.
Dalam perspektif Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Namun “menuntun” membutuhkan kesabaran, keadilan, dan keberpihakan, bukan sekadar kebijakan yang indah di atas kertas.
Maka, Hardiknas seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan slogan.
Ia harus menjadi momen refleksi yang jujur, bahkan jika kejujuran itu terasa pahit. Sebab tanpa keberanian untuk mengakui kegagalan, tidak akan pernah ada perbaikan yang nyata.
Jika tema tahun ini ingin benar-benar bermakna, maka “partisipasi semesta” harus dimulai dari keberanian negara untuk mendengar, dari kesediaan untuk mengoreksi diri, dan dari komitmen untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas nyata, bukan sekadar retorika tahunan.
Jika tidak, maka setiap 2 Mei akan terus menjadi perayaan yang khidmat, tetapi hampa, sebuah upacara untuk mengenang cita-cita besar, sambil diam-diam menguburkannya sedikit demi sedikit. (*)
