Capek menunggu antrean BBM solar hingga 3 hari 3 malam, kesabaran para sopir truk di Balikpapan membuncah. Mereka mendatangi kantor DPRD Balikpapan dengan membawa serta truk-nya. Mereka menuntut SPBU buka 24 jam dan penambahan kuota solar subsidi.
reviewsatu.com – SENIN 4 Mei 2026, ratusan sopir truk membawa kendaraannya mulai memadati Jalan Jenderal Sudirman, sekitar Kantor DPRD Kota Balikpapan. Mereka geram. Akibatnya, ruas jalan tersebut ditutup sebagian selama berlangsungnya aksi para sopir ini.
Aksi mulai terlihat pukul 13.00 Wita, para sopir truk berkonvoi menuju titik kumpul aksi unjuk rasa. Beberapa truk tampak dihiasi dengan spanduk bertuliskan ungkapan aspirasi kekecewaan.
“Kami bukan kambing hitam, kami sopir,” tulis mereka dalam spanduk yang terpasang pada boks truk itu.
Tidak hanya para sopir, mahasiswa yang tergabungan dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Balikpapan pun turut membantu menyuarakan keresahan para sopir itu.
Hingga pukul 14.21 Wita, truk-truk masih terus bertambah jumlahnya. Termasuk kendaraan yang mengangkut koordinator lapangan (korlap) aksi.
“Kami datang hanya untuk menyampaikan aspirasi kami, mana yang katanya ‘Kami Adalah Rakyat, Rakyat Adalah Kami’ kalau tidak mau menemui,” teriak salah satu orator dari kalangan mahasiswa ber-almamater biru itu.
Lebih lanjut dalam orasi, dia mempertanyakan bahwa bertahun-tahun kelangkaan solar di Balikpapan tidak kunjung usai.
“Sebanyak ini bahkan lebih, truk-truk yang antre, sehari dua hari, bahkan lebih. Rasakan penderitaannya pak!” teriak mahasiswa itu.
Bukan sekadar protes kelangkaan solar, mereka juga mempertanyakan persoalan distribusi BBM subsidi.
Koordinator lapangan aksi, Hijir Ismail, menyebut kelangkaan solar di wilayah Kilometer 13 dan Kilometer 15 Balikpapan menjadi masalah kronis dan menahun tanpa ada solusi konkret.
“Kami menginginkan anggota DPRD mampu melakukan sidak dan menjalankan fungsi pengawasan,” katanya.
Tidak hanya itu, Hijir juga menyoroti lemahnya pengawasan aparat penegak hukum terhadap dugaan praktik ilegal dalam distribusi solar subsidi. “Masih banyak pengetap ilegal, kuota solar subsidi diambil dan ditimbun oleh pihak yang tidak berhak,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada panjangnya antrean kendaraan di SPBU. “Antrean bisa mencapai Kilometer 20, artinya panjangnya sekitar 5 kilometer,” jelasnya.
Ia menambahkan, jumlah kendaraan yang antre juga tergolong tinggi dan fluktuatif setiap hari. Per-hari bisa sekitar 183 truk, bahkan pagi hari bisa mencapai 200 sampai 250 truk.
Selain DPRD dan aparat kepolisian, massa aksi juga meminta perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hijir menilai kondisi Balikpapan saat ini tidak mendapat perhatian yang seimbang.
“Hari ini Balikpapan tidak sedang baik-baik saja, kami ingin gubernur juga melihat kondisi di sini,” katanya.
SPBU SOLAR SUBSIDI TERBATAS
Sementara itu, perwakilan sopir truk, Mahyudin, menggambarkan langsung dampak kelangkaan solar terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Ia menyebut para sopir harus mengantre hingga berhari-hari hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
“Kami mengantre 3 hari 3 malam hanya untuk mendapatkan solar,” ujarnya.
Menurutnya, lamanya antrean tersebut memaksa sopir mengeluarkan biaya tambahan untuk bertahan hidup selama menunggu giliran.
Namun yang menurutnya paling disoroti adalah munculnya anomali penggunaan barcode yang merugikan sopir. Mahyudin mengungkapkan, bahwa ada kasus di mana barcode milik sopir sudah digunakan pihak lain sebelum mereka mendapatkan solar.
“Ini anomali kan. Kami antre 3 hari 3 malam, tapi saat sampai, barcode kami sudah dipakai orang lain,” tegasnya.
Ia juga menyoroti terbatasnya jumlah SPBU yang menyediakan solar di Balikpapan. Setelah sejumlah SPBU berhenti melayani solar, kini hanya tersisa 2 SPBU yang beroperasi, itupun dengan jam layanan terbatas.
Kondisi tersebut dinilai memperparah kemacetan dan penumpukan antrean di titik tertentu. Mahyudin menilai, jika SPBU beroperasi lebih lama, antrean bisa lebih terurai.
“Kalau bisa buka sampai malam atau 24 jam, kemacetan akan terurai,” katanya.
Ia juga mengkritik kebijakan penutupan distribusi solar di sejumlah titik yang justru memusatkan antrean di Kilometer 13 dan 14. “Kami berharap distribusi solar bisa dibuka kembali di beberapa titik agar tidak menumpuk,” tambahnya.
Selain persoalan distribusi, Mahyudin juga menyinggung minimnya fasilitas dasar bagi sopir selama mengantre. Ia menyebut kondisi di lapangan jauh dari layak.
“Kami kelaparan dan kehausan karena fasilitas tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Sebagai bentuk tekanan, para sopir mengancam akan kembali melakukan aksi jika tidak ada respons dari pihak terkait terhitung 7×25 jam.
Bahkan, ia menegaskan kesiapan sopir untuk melakukan aksi lebih besar dengan memarkir kendaraan di jalan dalam waktu lama. “Kami siap memarkirkan mobil 24 jam di jalan ini,” pungkas Mahyudin.
KUOTA TERBATAS
Aksi para sopir tersebut langsung ditanggapi Ketua DPRD, Alwi Al Qodri. Ia menyebut peristiwa terjadi karena keterbatasan kuota BBM solar. Ia menekan Pertamina dan mendorong pembahasan kuota ke BPH Migas.
Menurut Alwi, tuntutan para sopir tersebut sudah ia respons dan langsung berkomunikasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk mencari solusi cepat di lapangan.
“Pak, kalau tidak buka 24 jam, ini akan ribut,” ujarnya Alwi, menceritakan saat berkomunikasi denganPertamina.
Menurutnya, Pertamina menyanggupi operasional SPBU selama 24 jam sebagai langkah meredam antrean panjang yang terjadi.
Namun, Alwi menegaskan bahwa pembukaan 24 jam tidak akan efektif jika tidak diiringi ketersediaan stok solar. “Jangan sampai dibuka 24 jam tetapi kuota atau stoknya tidak tersedia,” katanya.
Pihak Pertamina, lanjutnya, menyatakan akan mengupayakan distribusi selama 24 jam penuh agar tidak terjadi kekosongan yang berkepanjangan.
AKAN TEMUI BPH MIGAS
Di sisi lain, Alwi menekankan, bahwa persoalan utama justru berada pada kuota yang menjadi kewenangan BPH Migas, bukan Pertamina. Karena itu, ia mendorong langkah konkret dengan membawa persoalan ini langsung ke pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan rencana pemberangkatan 4 perwakilan ke Jakarta Selatan, terdiri dari 2 mahasiswa dan 2 sopir truk untuk bertemu langsung dengan BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga.
“Kami akan membawa 4 orang perwakilan ke Jakarta untuk menanyakan langsung soal kuota Balikpapan,” tegasnya.
Langkah ini ditujukan untuk mendorong penambahan kuota dan membuka peluang distribusi di lebih banyak SPBU, tidak hanya terbatas pada 2 titik yang saat ini aktif.
Alwi menilai kondisi distribusi solar di Balikpapan sudah berada pada level yang tidak wajar. Dari total 19 SPBU biosolar, hanya 2 yang beroperasi melayani solar subsidi. Akibatnya, antrean kendaraan meningkat drastis hingga ratusan unit setiap hari.
“Ada sekitar 300 sampai 500 kendaraan antre, ini sudah sangat berlebihan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kejanggalan kondisi tersebut, mengingat Balikpapan dikenal sebagai kota dengan produksi minyak besar, namun justru mengalami kesulitan mendapatkan BBM. (*/chn/dwa)
