SAMARINDA, reviewsatu.com – Izedrik Emir Moeis menyampaikan buah pikirannya tentang ideologi Marhaenisme yang kerap disalahpahami.
Senin 11 Agustus 2025 malam, Emir berjalan perlahan dengan tongkat memasuki Cafe Vlorry, Jalan Anggur, Samarinda. Di sini ia akan menjadi pembicara sekaligus memantik diskusi buku yang ia tulis, “Marhaenisme: Visi Sosialisme Indonesia.”
Beberapa politisi dan elit-elit PDI Perjuangan ikut hadir. Mulai dari Ananda Emira Moes, Sekretaris DPD PDIP Kaltim. Akbar Hakka, anggota DPRD Kukar serta Anggota DPRD Samarinda Iswandi.
Buku ini tidak hanya menjadi refleksi pemikiran ideologis. Tetapi juga sebuah ajakan serius kepada generasi muda Indonesia untuk kembali memahami akar sosialisme khas bangsa, marhaenisme.
Dalam pemaparannya, Emir Moeis menegaskan bahwa marxisme selama ini disalahpahami dan distigmatisasi sebagai ideologi terlarang.
Padahal, menurutnya, marxisme merupakan kerangka pikir yang berpihak kepada rakyat kecil dan menentang dominasi kapitalisme.
“Marxisme itu adalah cita-cita untuk memperjuangkan rakyat miskin agar hidup lebih sejahtera, serta untuk menghapus keserakahan kapitalisme,” ujar Emir dengan tegas.
Buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana dan aplikatif agar dapat diakses oleh kalangan muda.
Khususnya generasi yang selama ini terputus dari sejarah pemikiran kiri yang membentuk arah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Lebih lanjut, Emir menjelaskan bahwa marhaenisme merupakan hasil adaptasi pemikiran marxisme oleh Bung Karno yang dibumikan dalam realitas Indonesia.
Bukan sosialisme ala Eropa atau komunisme internasional, melainkan sebuah sistem yang membela petani, buruh, dan rakyat kecil Indonesia.
“Marhaenisme itu perlawanan terhadap kapitalisme dan kolonialisme, bukan bagian dari komunisme internasional. Ini khas Indonesia,” jelasnya.
Dalam buku ini, Emir dengan tegas membantah narasi yang menyamakan marhaenisme dengan PKI atau komunisme.
Ia menyebut narasi tersebut sebagai warisan propaganda Orde Baru yang sengaja dipelihara rezim dan kekuatan kapitalis global yang takut pada kemandirian bangsa Indonesia.
Tujuannya tak lain, agar menjauhkan rakyat dari kesadaran ideologis nasional.
Pelurusan Sejarah: Membongkar Distorsi tentang Bung Karno dan Marxisme
Salah satu bagian penting dari buku ini adalah upaya Emir untuk meluruskan narasi sejarah yang terdistorsi, khususnya tentang era 1950-1965.
Ia menyayangkan bahwa peran besar Bung Karno dalam membangun kemandirian bangsa di bidang infrastruktur, diplomasi, dan industri strategis jarang diangkat dalam literatur resmi.
Dikatakan Emir, beberapa proyek yang disoroti Bung Karno antara lain; Pembangunan jalan raya Kalimantan dengan anggaran terbatas, Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok, Proyek industri nasional yang mendukung kemandirian ekonomi Indonesia.
Emir pun mengkritik TAP MPRS 33/1967 yang dianggapnya menyudutkan Bung Karno secara politik dan historis. Disebutkan bahwa Bung Karno dianggap sebagai penghianat karena mendukung pemberontakan yang didalangi oleh PKI. Beruntungnya, TAP MPRS tersebut telah resmi dicabut.
“Bagaimana mungkin seorang pengkhianat bangsa bisa menggali Pancasila? Ini kontradiksi yang ingin saya luruskan dalam buku ini,” ucapnya.
Dia juga menggarisbawahi bahwa Pancasila tidak lahir sebagai kesepakatan politik semata, melainkan hasil dari proses panjang pemikiran ideologis.
Emir menegaskan bahwa Bung Karno merumuskan nilai-nilai Pancasila berdasarkan pembacaan mendalam terhadap marxisme dan disesuaikan dengan realitas sosial Indonesia.
“Marhaenisme dan marxisme itu satu tingkat di atas liberalisme dalam hal keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Kritik terhadap Stigmatisasi Orde Baru dan Dominasi Kapitalisme
Buku ini juga menjadi media kritik terhadap propaganda anti-marxis yang dikembangkan secara sistematis oleh rezim Orde Baru dan diperkuat oleh kepentingan asing.
Emir menyebut bahwa distorsi sejarah ini bertujuan melumpuhkan semangat kemandirian bangsa agar lebih mudah dikendalikan oleh kekuatan ekonomi global.
“Penggulingan Bung Karno dan pembusukan ajarannya adalah bagian dari proyek ideologis besar untuk menjauhkan rakyat dari keberpihakan terhadap rakyat kecil,” kata Emir.
Dengan buku ini, ia ingin mendorong agar nilai-nilai marhaenisme dihidupkan kembali dalam kebijakan publik, pendidikan, dan gerakan sosial.
Dalam konteks kekinian, Emir menyatakan bahwa marhaenisme tetap relevan sebagai ideologi alternatif untuk menjawab ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.
Ia mengajak generasi muda untuk menggunakan nilai-nilai marhaenis dalam perjuangan politik, ekonomi, dan kebudayaan.
Buku ini sendiri tidak diperjualbelikan. Emir Moeis menegaskan bahwa karya ini akan dibagikan gratis dalam bentuk cetak terbatas dan versi PDF untuk publik luas.
“Saya tidak ingin buku ini menjadi komoditas, melainkan alat penyadaran,”ujarnya.
Sebagai tindak lanjut memperluas gagasan buku ini, Emir juga merencanakan bedah buku lanjutan di beberapa kampus, termasuk Universitas Mulawarman (UNMUL) dan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Samarinda. Rencananya saat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025.
Melalui bukunya, Emir Moeis tidak hanya menawarkan wacana alternatif, tetapi juga menghidupkan kembali semangat ideologi khas bangsa Indonesia yang berpihak kepada rakyat kecil.
Hal ini menjadi sebuah upaya untuk mengajak generasi muda berpikir kritis terhadap sejarah, ekonomi, dan arah pembangunan nasional.
“Buku ini bukan sekadar bacaan, tapi alat penyadaran. Kita harus kembali ke akar perjuangan bangsa agar tidak terseret arus neoliberalisme tanpa arah,” tutup Emir Moeis. (mayang)
