KUTAI KARTANEGARA – Pemkab Kutai Kartanegara melaksanakan rapat koordinasi High Level Meeting memastikan stabilitas harga jelang Idulfitri 1446 H, di Aula Kantor Bappeda Kukar, Selasa (25/3/2025).
Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga ekonomi tetap kondusif. Rakor dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Faridah, perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Iwan Kurniawan, kepala OPD Pemkab Kukar, perwakilan Bulog Samarinda, serta para ulama. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar Ahyani Fadianur Diani menjelaskan bahwa Pemkab Kukar menjalankan berbagai program guna mengendalikan inflasi, termasuk operasi pasar dan optimalisasi distribusi bahan pokok.
“Pemkab Kukar menerapkan pedoman 4K, yakni memastikan ketersediaan pasokan, memantau kestabilan harga, menjamin kelancaran distribusi, serta menjalin komunikasi efektif dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ahyani Fadianur Diani.
Sekda Kukar Sunggono yang membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi agar lebih efektif di tingkat daerah.
Menurut Edi Damansyah, Pemkab Kukar telah melakukan berbagai kebijakan seperti operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), inspeksi bersama Polres, Disperindag, dan Dinas Ketahanan Pangan guna menjaga ketersediaan bahan pokok.
Pemkab juga rutin melaporkan neraca pangan ke Kemendagri dan menggunakan APBD serta dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi transportasi dalam operasi pasar.
“Penggunaan dana BTT akan disesuaikan dengan perkembangan harga barang dan jasa selama sembilan bulan ke depan,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas harga selama Ramadan dan Idulfitri, Bupati menginstruksikan pemantauan intensif terhadap harga bahan pokok seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur ayam ras. Ia juga meminta sinergi antara Satgas Pangan dan aparat hukum untuk mengawasi indikasi kenaikan harga yang tidak wajar, gangguan distribusi, atau praktik penimbunan.
“Semoga pertemuan ini menciptakan kesepahaman dan sinergi antar pihak untuk menjaga stabilitas ekonomi di Kutai Kartanegara. Ketersediaan barang yang cukup dengan harga terjangkau harus tetap dijaga,” pungkasnya. (adv/R1)
