Samarinda, reviewsatu.com – Rapat pembahasan anggaran perubahan 2023 terpaksa ditunda. Penyebabnya karena seluruh pimpinan dewan justru plesiran ke luar negeri bersama rombongan Gubernur Kaltim.
Seyogyanya rapat pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dewan dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) berlangsung Senin (17/7/2023) hari ini. Mengacu pada penjadwalan yang sudah disusun bersama badan musyawarah. Tapi ditunda karena empat unsur pimpinan tidak tidak di tempat. Keempatnya mengikuti rombongon Gubernur Kaltim Isran Noor ke Belanda.
Rupanya keberangkatan itu tidak disetujui oleh beberapa rekan mereka di Karang Paci (DPRD Kaltim,red). Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim Marthinus di antaranya.
“Saya mewakili Badan Kehormatan, saya sudah konsultasi dengan Ketua BK (Sutomo Jabir) dan Wakil Ketua BK (Harun Al Rasyid) ingin berikan masukan ke lembaga dan juga ke ibu sekwan,” ujarnya Senin (17/7/2023).
Politisi PDIP ini menyebut seharusnya jika ingin melakukan kunjungan ke luar negeri bersama eksekutif, harus ada unsur pimpinan yang tinggal. Ia juga menilai ada dugaan cacat administrasi karena tidak sesuai dengan tata cara beracara keberangkatan anggota dewan ke luar negeri. Menurut Marthinus, anggota dewan boleh saja berkunjung ke luar negeri bersama pemerintah. Namun yang menjadi sorotannya adalah tidak semua unsur pimpinan seharusnya berangkat. Harus ada beberapa yang tinggal.
“Kami usulkan ada unsur pimpinan yang tinggal, kami berikan masukan ini karena di banmus sebelumnya sudah terjadwal banyak agenda-agenda. Kami hanya protes mengenai kekosongan pimpinan selama lima hari kerja,” tambahnya.
Namun usulan itu tidak ditanggapi. Seluruh unsur pimpinan beserta sekretariat justru berangkat Sabtu (15/7/223) lalu ke Belanda bersama rombongan Gubernur Kaltim Isran Noor. Keberangkatan itu dijadwalkan selama 10 hari. Artinya para rombongan baru akan tiba di Kaltim sekitar Kamis (27/7/2023) mendatang.
“Karena keberangkatan ini masuk masa kerja lima hari. Ini yang membuat kami gelisah dan teman-teman bertanya, apakah keberangkatan ini penting untuk lembaga atau tidak.”
Ia juga tegas katakan fenomena ini merupakan yang pertama terjadi di Indonesia.
“Saya bisa katakan ini baru terjadi dalam sejarah di Indonesia, DPRD melakukan kunjungan ke luar negeri dan semua pimpinan berangkat. Boleh di cek di seluruh DPRD di Indonesia,” pungkas politisi yang terkenal suka mengamen ini.
Kekecewaan juga diutarakan Anggota Fraksi PAN DPRD Kaltim Jawad Siraddjudin. Senada dengan Marthinus, seharusnya beberapa unsur pimpinan semestinya tetap tinggal untuk memimpin sejumlah rapat penting.
“Seingat saya kalau berangkat itu paling banyak lima orang. Tapi ini lebih dari lima, apakah mengacu kepada undangan atau tidak, itu yang kami belum tahu,” katanya, Senin (17/7/2023).
Padahal bulan depan sendiri kata Jawad ada juga jadwal kunjungan ke luar negeri yang diinisiasi oleh Komisi IV DPRD Kaltim. Seharusnya para pimpinan dewan bisa menahan diri dulu untuk tidak berangkat semua.
Hal senada disampaikan pula Anggota Fraksi PKB-Hanura Muhammad Adam Sinte. Bahkan Adam menyebut para pimpinan dan anggota yang berangkat tidaklah beretika. Sebab dianggap merusak agenda yang sudah terjadwal di banmus.
“Kita mau melihat urgensinya, lebih penting kunjungan ke luar ngeri atau fokus ke APBD. Karena APBD ini kan dibatasi oleh Mendagri sampai bulan Agustus itu sudah harus selesai, karena ini untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” sebut Adam.
Politisi Hanura dapil Balikpapan itu juga menyebut seharusnya tidak semua unsur pimpinan yang berangkat. Para pimpinan lanjutnya meski menerima mandat dari masing-masing partai, juga harus punya etika dan tanggung jawab moral.
“Jangan jadi pembina tapi tidak punya perasaan bahwa ada hal yang harus dipioritaskan ketimbang melancong ke luar negeri,” tegasnya.
Media ini pun mencoba menghubungi Wakil Ketua DPRD Kaltim M Samsun melalui seluler. Namun saat dikonfirmasi perihal keberangkatan tersebut, telepon mendadak terputus. (boy)
