Kukar, reviewsatu.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi masalah stunting yang menjadi perhatian utama di tingkat nasional. Sebagai bagian dari strategi komprehensif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, (23/2/2024), di Ruang Serbaguna Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, dihadiri oleh stakeholder terkait termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan kepala desa dari seluruh Kukar.
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kukar, yang bertindak sebagai lini terdepan dalam penanganan stunting, diberikan mandat untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi inisiatif penurunan stunting di seluruh wilayah. Struktur TPPS yang merentang dari tingkat pusat hingga desa mencerminkan dedikasi pemerintah dalam mengeliminasi stunting secara menyeluruh.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan target ambisius untuk mengurangi prevalensi stunting pada balita hingga 14% di tahun 2024. Ini merupakan salah satu proyek utama yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kualitas hidup generasi penerus bangsa.
Arianto, S.Sos., M.Si., selaku Kepala DPMD Kukar, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif para camat dalam program penurunan stunting. Berdasarkan rekomendasi BPK, setiap desa diharapkan dapat menunjukkan bukti konkret dari kegiatan penyuluhan stunting. “Kami mengajak para camat di Kutai Kartanegara untuk menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas, mengingat hal ini sudah menjadi agenda nasional,” ucap Arianto.
Arianto juga menambahkan bahwa keberadaan camat dalam setiap forum penyuluhan stunting di tingkat desa sangat penting. “Mereka harus memastikan penyuluhan stunting tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Saat ini, ada beberapa kecamatan yang perlu memperbaiki pelaksanaan program penurunan stunting,” pungkasnya dengan nada optimis.
Dengan peningkatan koordinasi dan kerja sama antar semua level pemerintahan, diharapkan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kukar akan lebih efektif dan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. (adv/boy)
