KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tak henti-hentinya menjalankan program menjangkau kelompok nelayan dan pembudidaya ikan yang belum tersentuh bantuan.
Langkah ini menjadi penegasan dari komitmen pemkab dalam memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan di sektor kelautan dan perikanan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berhenti hanya pada pencapaian angka semata. Menurutnya, capaian 25 ribu penerima bantuan merupakan langkah awal yang perlu dilanjutkan dengan perluasan jangkauan terhadap komunitas yang belum terfasilitasi.
“Masih banyak kelompok masyarakat pesisir yang belum mendapatkan bantuan, dan ini yang akan kami kejar pada tahun ini,” tegas Muslik belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa DKP Kukar telah berhasil memenuhi target Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun tetap merasa bahwa pemerataan adalah hal yang belum sepenuhnya tercapai.
“Kami berkomitmen untuk tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga keadilan distribusi bantuan agar tak ada kelompok nelayan yang tertinggal,” tambahnya, penuh keyakinan.
Program-program bantuan tersebut meliputi fasilitasi sarana budidaya perikanan, pelayanan lapangan, serta pengembangan infrastruktur seperti pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) yang ditargetkan rampung sebelum 2026.
“SPBUN ini penting agar nelayan tidak lagi kesulitan memperoleh bahan bakar dengan harga terjangkau, apalagi mereka yang berada di wilayah pelosok,” jelas Muslik lebih lanjut.
Menurutnya, SPBUN akan menjadi pendukung vital dalam meningkatkan produktivitas nelayan serta menurunkan biaya operasional harian mereka. Dengan begitu, kesejahteraan bisa meningkat secara signifikan.
DKP Kukar juga terus mengembangkan pendekatan berbasis komunitas agar penyaluran bantuan tidak hanya berdasarkan data makro, tetapi juga lewat identifikasi lapangan yang lebih mendalam terhadap kebutuhan kelompok kecil.
“Pendekatan berbasis komunitas ini sangat membantu kami untuk mengenali langsung permasalahan nelayan di daerah terpencil,” ujarnya.
Muslik menargetkan jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan akan bertambah menjadi 35 ribu orang sesuai RPJMD terbaru yang dicanangkan pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar angka, tapi tentang keberpihakan nyata kepada masyarakat pesisir yang sering kali luput dari perhatian,” ucap Muslik menutup penjelasannya.
Langkah DKP Kukar ini diharapkan mampu mendorong pengurangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pesisir Kutai Kartanegara secara lebih merata dan berkelanjutan. (adv/r1)
