Samarinda, reviewsatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut di institusi yang ia pimpin banyak terdapat ‘hantu’. Ia menyindir berbagai kepentingan yang berkelindan di dalamnya.
“Di kementerian saya orangnya macam-macam. Ada yang lurus, tengah-lurus, bengkok betul. Ini kayak hantu. Cuma yang pernah jadi hantu yang bisa menyelesaikan,” katanya saat di Samarinda belum lama ini.
Meski sempat berkelakar, Bahlil pun serius saat membicarakan tentang program energi jangka panjang, khususnya di Kaltim.
Ia menegaskan Kalimantan Timur (Kaltim) punya posisi strategis dalam agenda besar swasembada energi nasional. Namun, ia juga mengkritisi belum adilnya pengelolaan sumber daya alam, terutama terhadap masyarakat kecil dan pengusaha lokal.
Hal itu disampaikan Bahlil saat menghadiri pembukaan Kongres XXXIX Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Plenary Hall, Kompleks Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Sabtu (17/5/2025).
Bahlil mengungkapkan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat peningkatan lifting migas nasional sebagai langkah menuju kemandirian energi.
“Kalimantan Timur ini provinsi yang sangat kaya. Ada minyak, gas, dan batu bara. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik dan adil, kita hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujar Bahlil.
Menurutnya, konsumsi energi nasional masih didominasi sektor transportasi 49 persen dan industri lebih dari 30 persen. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pada 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar berkat kebijakan B50 campuran biodiesel 50 persen.
“Tinggal persoalan bensin yang masih kita impor. Maka strategi kita adalah aktifkan sumur-sumur migas yang selama ini mangkrak,” ucapnya.
Saat ini ada sekitar 40 ribu sumur migas di Indonesia, namun hanya 16 ribu yang aktif. Sisanya akan ditawarkan kepada UMKM, pengusaha lokal, dan BUMD.
“Ini cara membuka ruang ekonomi. Jangan semua diserahkan ke konglomerat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyentil ketimpangan dalam kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang selama ini lebih menguntungkan investor ketimbang daerah.
Menurut Menteri Bahlil, hilirisasi yang dijalankan Pemerintah sekarang sudah on the track sebagaimana mestinya. Contohnya yaitu hilirisasi nikel. Namun dalam praktiknya, menurut Bahlil, Kontribusi hilirisasi ini masih belum sepenuhnya adil kepada pemerintah dan masyarakat di daerah.
“Kontribusi terhadap daerah penghasil masih belum sepenuhnya adil. Ini yang harus kita perbaiki.”
“Kita butuh desain baru yang memastikan hilirisasi menciptakan lebih banyak lapangan kerja lokal, tidak hanya condong pada sektor tambang, tetapi juga perikanan dan kelautan perlu kita dorong,” tegasnya.
Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi sumber daya alam merupakan kebijakan prioritas nasional yang terus dijalankan sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto.
“Nikel itu kita ekspor 2017-2018, total ekspor kita hanya 3,3 Miliar USD tahun itu. Begitu kita menyetop ekspor Nikel, tahun 2023-2024 ekspor Nikel kita sudah mencapai 34 Miliar USD. Naiknya 10 kali lipat, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi pengusaha. Dan ini yang kita dorong,” beber Bahlil.
Meski menuai kritik dari sejumlah negara pengimpor bahan mentah Indonesia, Bahlil menyebut, kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
“Banyak negara yang tidak setuju dengan langkah ini karena sudah terbiasa menikmati sumber daya alam kita, dalam bentuk mentah. Tapi sekarang kita paksa mereka untuk beli dalam bentuk produk jadi atau setengah jadi. Ini bentuk keberanian,” ungkap Bahlil.
Meski hilirisasi sudah berhasil meningkatkan nilai ekspor contohnya nikel yang naik dari 3,3 miliar USD pada 2017 menjadi 34 miliar USD di 2023 ia menilai belum ada keadilan terhadap masyarakat kecil.
“Hilirisasi itu harus adil. Bukan hanya untuk pemerintah pusat dan investor, tapi juga untuk pengusaha dan masyarakat kecil,” terangnya.
Bahlil membantah isu Indonesia Gelap. Saat ini, dikatakan Bahlil, pemerintah pusat telah menetapkan sebanyak 28 komoditas yang sudah masuk peta jalan hilirisasi. Bukan hanya terpusat pada tambang batu bara, minyak, dan nikel, tapi juga hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya.
“Dengan hasil investasi mencapai 618 miliar USD. Serta, Penciptaan lapangan kerja sebanyak 3 juta, Ini adalah lapangan pekerjaan langsung,” tegas Bahlil.
Bahlil mengkritisi, Walau menjadi lumbung energi migas dan tambang nasional, Masih banyak masyarakat di Kaltim justru hidup dalam keterbatasan infrastruktur dan minim akses ekonomi.
Proyek-proyek besar berjalan, tapi pelibatan BUMD atau pelaku usaha lokal dan masyarakat masih minim.
Bahlil pun menegaskan target ambisius pemerintah, lifting migas nasional harus tembus 900 ribu hingga 1 juta barel per hari pada 2029-2030.
“Tahun lalu kita cuma 620 ribu. Ini harus naik. Saya sudah lapor ke Presiden. Ini bentuk komitmen merah putih,” ujarnya.
