Samarinda, reviewsatu.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Balikpapan menargetkan penggunaan QRIS sepanjang 2026 sebanyak 80 juta transaksi.
Namun, dalam praktiknya masih ditemui sejumlah kendala. Yakn pembebanan biaya tambahan atau adminpada pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Indonesian Standard) masih ditemukan di sejumlah tempat usaha di Balikpapan.
Besaran biaya yang dibebankan kepada konsumen bervariasi. Mulai dari Rp1.000 per transaksi hingga mencapai Rp2.500.
Bahkan, berdasarkan pengalaman konsumen, pembayaran menggunakan QRIS di salah satu rumah sakit di Balikpapan Selatan disebut dikenakan biaya tambahan hingga 2 persen dari nilai transaksi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan bahwa pembayaran menggunakan QRIS seharusnya tidak dibebankan biaya tambahan kepada konsumen.
“Mestinya tidak ada biaya tambahan atau biaya admin untuk pembayaran QRIS karena itu membebani masyarakat,” ujarnya saat bincang-bincang bersama awak media, Sabtu 14 Maret 2026 sore
Robi mengatakan, pihaknya juga telah menemukan praktik serupa di beberapa tempat usaha, terutama di sektor penjualan makanan dan minuman (FnB).
Temuan tersebut kemudian dibahas bersama pihak perbankan agar dilakukan edukasi kepada para pelaku usaha.
“Kami kemarin sempat mengundang beberapa bank untuk membahas soal QRIS ini. Kami temukan di beberapa tempat makan.”
“Kami undang perbankannya untuk melakukan edukasi kepada pemilik usaha,” jelasnya.
Ia menambahkan, BI akan kembali berkoordinasi dengan pihak bank terkait temuan pelaku usaha yang masih membebankan biaya kepada pelanggan saat bertransaksi menggunakan QRIS.
“Nanti kami akan bicara lagi dengan perbankan, karena memang temuannya masih ada beberapa tempat yang melakukan charge kepada customer. Mestinya tidak,” katanya.
BI Balikpapan juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan praktik serupa agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami senang kalau ada laporan, jadi bisa ditindaklanjuti,” ucap Robi.
Sementara itu, dari sisi penggunaan QRIS, BI Balikpapan menargetkan jumlah transaksi mencapai 80 juta transaksi sepanjang 2026.
Data sementara pada Januari 2026 mencatat transaksi QRIS di wilayah Balikpapan telah mencapai 7.045.000 transaksi.
“Kalau melihat angka itu, berarti rata-rata sekitar tujuh juta transaksi per bulan menggunakan QRIS. Kami optimis target 80 juta transaksi tahun ini bisa tercapai,” jelasnya.
Capaian tersebut melanjutkan tren positif pada 2025 lalu. Saat itu, target transaksi ditetapkan sebanyak 65 juta transaksi.
Namun realisasinya melampaui target hingga sekitar 70 juta transaksi.
Robi menyebutkan, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih menjadi pengguna QRIS terbesar, khususnya di sektor makanan dan minuman.
“Di 2025 sektor paling banyak pengguna QRIS ada di UMKM, khususnya F&B. Hampir 90 persen UMKM sudah menggunakan QRIS, sekitar 60 persen di sektor makanan dan minuman, kemudian sisanya di sektor fashion,” paparnya.
Meski demikian, ia menjelaskan terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan adanya biaya tambahan dalam transaksi digital. Yakni jika pelaku usaha menggunakan layanan pihak ketiga.
“Kalau pedagang menggunakan jasa pihak ketiga seperti GoPay biasanya memang ada biaya tambahan.”
“Tapi kalau yang murni QRIS dari bank, misalnya scan dari mesin EDC, seharusnya tidak ada biaya tambahan,” pungkasnya.
Fenomena meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai juga terlihat di pusat perbelanjaan.
Menurut data yang dihimpun dari salah satu manajemen pusat perbelanjaan di Balikpapan, mencatat sekitar 80–90 persen transaksi tenant kini telah menggunakan metode cashless, baik melalui kartu debit, kartu kredit, maupun pembayaran digital.
