JAKARTA, reviewsatu.com – Sejumlah program yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih dinilai belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Demikian disampaikan Pakar Ekonomi dan Analis Pasar Modal, Ferry Latuhihin dalam podcast Rhenald Kasali di Breeze Cafe, Jakarta, belum lama ini.
Bahkan, menurut Ferry, kebijakan tersebut berpotensi membebani keuangan negara karena menyedot anggaran dalam jumlah besar tanpa perencanaan yang matang.
Ferry menyebut, alokasi anggaran untuk program MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah dinilai terlalu besar dan belum sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Ia menyoroti angka Rp335 triliun yang dinilai bukan sekadar efisiensi belanja, melainkan pengeluaran besar yang harus dikaji ulang efektivitasnya.
“Secara idealisme, program ini memang baik. Membantu anak-anak sekolah yang tidak mampu agar mendapatkan asupan gizi yang layak. Namun, pertanyaannya, apakah harus menyasar hingga 83 juta penerima?, sementara yang benar-benar membutuhkan hanya sekitar 7 juta orang,” tuturnya saat bincang santai itu.
Menurut Ferry, pendekatan yang terlalu luas justru membuat program menjadi tidak tepat sasaran dan berisiko membebani fiskal negara. Ia khawatir, informasi yang diterima pengambil kebijakan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Selain MBG, Ferry juga mengkritisi pembentukan Koperasi Merah Putih yang disebut-sebut menyerap anggaran dari dana desa. Ia menilai realokasi dana desa untuk kepentingan pembentukan koperasi tersebut berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar di daerah.
“Dana desa yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki jalan, membenahi fasilitas publik, justru dipotong untuk program koperasi yang baru dimulai dan belum memiliki rekam jejak keberhasilan,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan di tingkat mikro ekonomi karena dianggap mencerminkan tata kelola administrasi yang belum solid.
Menurutnya, memulai kembali program koperasi dari nol tanpa evaluasi menyeluruh atas pengalaman sebelumnya berisiko mengulang kegagalan yang sama.
Ferry juga menyinggung kondisi nilai tukar rupiah yang dinilai melemah terhadap dolar Amerika Serikat di tengah penguatan mata uang lain. Ia mengaitkan situasi tersebut dengan persepsi pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
“Ketika negara lain mata uangnya menguat terhadap dolar, kita justru melemah. Pasar tentu melihat bagaimana belanja negara dikelola. Jika pengeluaran terlalu besar tanpa produktivitas yang jelas, kepercayaan bisa terganggu,” ujarnya.
Dalam pandangannya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara, khususnya program-program yang bersifat populis namun menyedot anggaran besar.
Ia mendorong agar kebijakan difokuskan pada sektor yang mampu menciptakan multiplier effect nyata terhadap perekonomian, seperti pembangunan infrastruktur produktif, penguatan industri, dan penciptaan lapangan kerja berbasis investasi.
Ia berharap pemerintah dapat lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
Menurutnya, pengelolaan fiskal yang hati-hati dan tepat sasaran akan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional ke depan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengevaluasi dan memangkas belanja yang kurang produktif. Bukan sekadar idealisme, tetapi juga perhitungan ekonomi yang rasional,” tutupnya. (*/rma/dwa)
