TENGGARONG, reviewsatu.com – Dalam upaya mendorong kemandirian desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di tiga kecamatan: Kembang Janggut, Tabang, dan Marangkayu. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek perubahan yang sedang digarap oleh DPMD Kukar untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kepala DPMD Kukar, Arianto, S.Sos., M.Si, menyatakan bahwa FGD ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan “Citra Mandiri Desa,” yang menitikberatkan pada kemitraan BUMDes dengan pihak ketiga, khususnya perusahaan, demi mencapai kemandirian desa. “Kami fokus pada pengembangan kebijakan ini untuk menciptakan sinergi antara BUMDes dan pihak ketiga agar desa dapat lebih mandiri,” ungkap Arianto pada Senin (7/10/2024).
Arianto menambahkan bahwa BUMDes yang sukses biasanya memiliki kemitraan yang kuat dengan perusahaan swasta. Model kemitraan ini diharapkan dapat diterapkan di seluruh BUMDes di Kutai Kartanegara. “Contoh keberhasilan BUMDes dengan kemitraan pihak ketiga menjadi model yang ingin kami terapkan lebih luas,” tambahnya.
DPMD Kukar telah menyelenggarakan FGD di Kecamatan Kembang Janggut, Tabang, dan Marangkayu. Selain itu, FGD tingkat kabupaten juga telah dilakukan dengan melibatkan beberapa perusahaan besar dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). FGD ini bertujuan untuk menggali peluang kerja sama yang mendukung terciptanya kemandirian desa melalui kemitraan antara BUMDes dan perusahaan.
“Kami juga sedang menyusun peraturan bupati (Perbup) yang akan mengatur kemitraan BUMDes dengan perusahaan. Dengan regulasi ini, diharapkan kerja sama yang terjalin lebih formal dan melibatkan peran aktif pemerintah,” jelas Arianto. Upaya ini diharapkan dapat mendorong keberlanjutan program BUMDes yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Arianto berharap bahwa kebijakan “Citra Mandiri Desa” dapat membuat desa di Kutai Kartanegara lebih mandiri dan mampu mengelola potensi lokal secara optimal. “Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tutupnya. DPMD Kukar berkomitmen untuk terus mendorong kemandirian desa melalui penguatan peran BUMDes dan kemitraan dengan perusahaan. Diharapkan sinergi antara pemerintah, BUMDes, dan perusahaan dapat menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera di Kabupaten Kutai Kartanegara. (*)
