BALIKPAPAN, reviewsatu.com – Kantor Wali Kota Balikpapan didemo massa. Mereka menyuarakan akumulasi berbagai persoalan kota. Mulai banjir hingga proyek pembangunan yang tidak tuntas.
Massa yang menamakan diri sebagai Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) menggelar aksi unjuk rasa mulai pukul 14.00 Wita, Senin 9 Februari 2026.
Mereka menggelar orasi dari sejumlah mahasiswa. Tak berselang lama, aksi bakar ban pun mewarnai jalannya unjuk rasa.
Bagi mereka, banyaknya proyek pembangunan yang tidak tuntas dapat merugikan warga Balikpapan. Padahal, seperti diketahui, Balikpapan menyandang posisi strategis sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Para demonstran sempat mendesak untuk masuk ke dalam area kantor Pemerintah Kota Balikpapan dengan mendorong pagar. Namun, aksi tersebut dapat diatasi tanpa anarkis.
Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Melawan, Jusliadin menjelaskan dengan tegas. Menurutnya, di balik narasi kemajuan, predikat kota layak huni, dan berbagai klaim pembangunan, masyarakat justru terus dihadapkan pada kebalikannya.
Terutama pada kebijakan yang berdampak langsung pada keselamatan, pendidikan, dan layanan dasar.
“Menjelang Hari Ulang Tahun kota, banjir berulang, kecelakaan lalu lintas, krisis pendidikan, hingga layanan kesehatan mangkrak menunjukkan kegagalan pemerintah mengelola prioritas pembangunan,” tutur Jusliadin di lokasi aksi.
Menurutnya, persoalan banjir yang terus terjadi di kawasan MT Haryono, Beller, dan BJ-BJ tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena cuaca ekstrem semata.
Melainkan sebagai bukti kegagalan sistemik Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengelola tata ruang, drainase, serta pengendalian lingkungan sesuai regulasi yang berlaku.
“Kebijakan penanganan banjir selama ini bersifat reaktif, parsial, dan tidak menyentuh akar persoalan, sementara warga terus menanggung kerugian setiap tahun,” tambahnya.
Jusliadin menyoroti proyek pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang telah menyerap anggaran hingga Rp136 miliar, namun belum menunjukkan hasil signifikan.
Sementara kebutuhan total penanganan banjir mencapai Rp2,3 triliun dengan realisasi anggaran yang tidak konsisten.
Ia menambahkan bahwa pada 2026, anggaran penanganan banjir justru dipangkas hingga 65 persen, sehingga normalisasi drainase, pengelolaan bendali, dan pendangkalan bozem tidak tertangani secara optimal dan memperparah risiko banjir di kawasan permukiman.
Selain banjir, massa aksi menyoroti Simpang Muara Rapak yang hingga kini masih menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas.
Pemicunya karena masifnya pelanggaran kendaraan berat meskipun telah diterbitkan surat edaran Dinas Perhubungan yang melarang melintas pada jam tertentu.
“Surat edaran yang hanya bersifat preventif tidak cukup tanpa payung hukum tegas, sehingga aparat tidak memiliki dasar kuat untuk bertindak,” tegas Jusliadin.
Situasi tersebut, kata Jusliadin, menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dan mencerminkan lemahnya penegakan aturan lalu lintas yang berdampak langsung pada keselamatan pengguna jalan.
Masalah kesehatan juga menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut, khususnya terkait mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat yang telah berganti pengembang tanpa kejelasan progres fisik maupun pertanggungjawaban anggaran sebelumnya.
“Anggaran Rp106 miliar yang sudah digelontorkan untuk proyek rumah sakit ini tidak jelas pertanggungjawabannya dan mencederai hak dasar warga atas layanan kesehatan,” katanya.
Di sektor pendidikan, Aliansi Balikpapan Melawan menilai kota ini tengah menghadapi krisis tenaga pengajar yang serius akibat rendahnya kesejahteraan guru, panjangnya proses pengangkatan, serta ketidakpastian status guru honorer.
“Kondisi ini membuat minat menjadi pendidik semakin menurun dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan pendidikan di Balikpapan,” tuturnya.
Persoalan lokal tersebut diperparah oleh kebijakan nasional berupa pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp71 triliun untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi.
Jusliadin menegaskan bahwa pengalihan anggaran tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga, sebagaimana tergambar dari tragedi seorang anak yang bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah.
“Program pangan penting, tetapi tidak boleh mengorbankan pendidikan yang menjadi fondasi kualitas sumber daya manusia,” ucap Jusliadin.
Ia juga menilai kebijakan tersebut berisiko melahirkan generasi yang kenyang secara fisik namun miskin kompetensi akibat tergerusnya anggaran fasilitas sekolah, kesejahteraan guru, dan riset pendidikan.
Dalam aksinya, Aliansi Balikpapan Melawan menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari audit menyeluruh kapasitas drainase dan kolam retensi, evaluasi izin pembangunan berbasis prinsip Zero Delta Q, pembangunan kolam retensi baru, hingga kewajiban sumur resapan dan ruang terbuka hijau.
Massa juga mendesak normalisasi bozem yang dangkal, perbaikan jalan rusak, pencopotan Kepala DLH dan Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan, serta percepatan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu disertai transparansi anggaran Rp106 miliar.
“Balikpapan tidak boleh terus bersolek dengan seremoni sementara banjir, kecelakaan, dan krisis pendidikan dibiarkan berlarut-larut,” pungkasnya.
Terpantau hingga pukul 17.00 Wita, aksi ini masih berlangsung dengan menuntut Wali Kota Balikpapan turun untuk menemui demonstran. (*)
