Jakarta, Reviewsatu.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja melantik 59 pejabat eselon II dalam sebuah upacara resmi yang digelar di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025) lalu.
Pelantikan ini dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berdasarkan serangkaian rekomendasi dan keputusan dari BKN, KASN, Kementerian Dalam Negeri, serta persetujuan DPRD DKI Jakarta.
Namun, di balik proses formal yang disebut sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi itu, muncul dugaan serius tentang adanya praktik intervensi politik dalam penentuan pejabat yang dilantik.
Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta, berinisial SW, menyebut bahwa tidak semua proses berjalan bersih.
Menurutnya, terdapat indikasi bahwa sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik merupakan hasil lobi politik dan “titipan” dari seorang pimpinan DPRD DKI Jakarta yang juga merupakan kader partai politik besar.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik itu adalah orang-orang dari lingkaran seorang pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM, yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ia diduga berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta, berinisial MM, untuk meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur,” ungkap SW dalam rilisnya, Selasa (12/8/2025).
SW menjelaskan bahwa IM tidak bekerja sendiri. Ia disebut mendapat arahan langsung dari orang dekatnya yang berinisial DDY, dan mengatur proyek-proyek strategis melalui seorang operator kepercayaan, HMT.
Nama-nama pejabat yang diloloskan, Menurut SW, dipersiapkan untuk memuluskan proyek-proyek tertentu yang dikelola oleh jaringan mereka.
“Ada pola sistematis. Penempatan pejabat diarahkan agar proyek-proyek bisa dikontrol. Operatornya, HMT, bertugas mengatur koordinasi, bahkan dengan didampingi beberapa staf Gubernur. Sayang sekali Pak Gubernur Pramono Agung tidak menyadari akan hal itu, Karena beliau memang tidak tahu permainan di belakang,” ujar SW.
Dua staf yang dimaksud berinisial UDN dan WSN, yang disebut-sebut kerap mendatangi ruangan IM maupun Sekda untuk mengatur komunikasi dan koordinasi lintas pihak.
Tak hanya itu, SW mengungkap bahwa praktik tekanan terhadap pejabat dan kontraktor juga kerap terjadi. Beberapa kepala dinas dan direktur utama BUMD DKI Jakarta disebut dipanggil langsung oleh IM ke ruang kerjanya untuk diarahkan dalam hal proyek, dengan klaim dukungan dari pihak eksternal, termasuk dari unsur pimpinan lembaga penegak hukum nasional.
“Dengan backing tertentu, mereka merasa punya kuasa penuh atas birokrasi dan anggaran. Ini sangat berbahaya,” kata SW.
SW menyampaikan kekhawatiran bahwa praktik serupa akan kembali terjadi dalam waktu dekat, saat Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan rotasi dan pelantikan pejabat eselon III dan IV.
“Informasinya, sudah mulai disusun lagi nama-nama untuk jabatan strategis seperti camat, lurah, dan kepala dinas teknis. Pak Gubernur harus lebih waspada agar tidak kembali dimanfaatkan,” tegasnya.
SW mengaku mendapat informasi ini dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan kader partai yang sama dengan IM, berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Mereka, Menurutnya, prihatin atas praktik yang semakin jauh dari semangat meritokrasi dan reformasi birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari IM, pimpinan DPRD DKI Jakarta yang disebut dalam laporan tersebut, maupun dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta, MM.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga belum mengeluarkan respons terhadap dugaan yang dilaporkan oleh bawahannya itu.
