Samarinda, reviewsatu.com – Pemprov Kaltim lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota. Program yang dianggap tidak prioritas apalagi tak berdampak pada masyarakat, otomatis ditolak.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Yusliando menyebut ada 2.253 usulan dari kabupaten/kota. Dari semua usulan itu, Bappeda akan melakukan klarifikasi dan verifikasi, untuk tentukan mana program yang boleh dibantu dan tidak.
“Tahun lalu sekitar 5.000an, ini agak turun,” katanya, Senin (17/4/2023).
Ia menjelaskan ada sejumlah prioritas pembangunan pada 2024 yang menjadi kiblat bagi kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan. Mulai dari peningkatan daya saing SDM, optimalkan faskes, transformasi eknomoi, penguatan infrastruktur dan pelayanan dasar, sampai peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan ektrem. Termasuk pula kesiapan sebagai mitra IKN.
Baca juga: Pemkot Bontang Curhat di Musrenbang, Bantuan Keuangan Provinsi Paling Kecil Se-Kaltim
Setelah mengetahui itu, usulan yang semula banyak diklaim menurun. Ini lantaran pemerintah kabupaten/kota sudah mengerti. Bahwa harus fokus pada progam prioritas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Dari hasil Musrenbang ada beberapa catatan untuk sempurnakan rancangan RKPD. Minggu keempat Juni 2023, RKPD sudah bisa ditetapkan,” jelas Yusli.
Sementara itu Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan bahwa pemprov ingin membenahi alokasi belanja daerah. Pasalnya, hampir 60 persen belanja daerah lebih banyak untuk operasional. Sisanya baru belanja modal. Yang juga disorot adalah pemberian bantuan keuangan (bankeu). Sri tegas. Nominal bankeu tidak bisa asal asalan diberikan.
“Pemprov ini punya tanggung jawab kewenangan, model transformasi ekonomi itu yang mau kami giring. Nanti akan dibuat kriteria dan kebtuuhannya,” katanya.
Sebagai contoh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mahulu dan PPU yang termasuk rendah. Hanya 68,75 dan 72,55. Maka harus ada intervensi program untuk meningkatkan kemampuan SDM di daerah tersebut.
“Berarti harus ada intervensi lebih untuk sektor itu, nanti di tempat lain juga sama. Makanya arah pembangunan bankeu disesuaikan dengan kebtuhan pembangunannya,” ulasnya.
Karena itu pemberian bankeu tahun ini katanya akan lebih ketat dibandingkan sebelumnya. (boy)
